Semarang, b-oneindonesia- Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mewajibkan anggota DPRD tingkat provinsi, kabupaten dan kota untuk menjauhi tindakan koruptif dan hidup bermewah-mewahan.
Pesan itu sendiri disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di hadapan lebih dari seribu orang anggota DPRD partai itu dari sejumlah di Indonesia yang diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (19/11).
“Kami ingatkan pesan dari Ibu Megawati Soekarnoputri untuk tidak melakukan korupsi, untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan,” kata Hasto.
Hasto melanjutkan, DPP PDIP selalu mengirim surat edaran kepada kader untuk tak pernah menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri. Sebab negara sebenarnya sudah memberikan pendapatan bersih sah yang sudah sangat cukup untuk para anggota dewan.
“Negara sudah memberikan yang memadai untuk hidup sebagai wakil rakyat. Maka pesan Ibu Ketua Umum, mereka yang korupsi takkan mendapat tempat, dipecat seketika,” katanya.
Dia juga mengingatkan para anggota dewan harus menghadirkan wajah partai yang sebenarnya dengan hidup sederhana. “Jadi bukan hidup bermewah-mewah. Hiduplah sederhana,” katanya.
Pada kesempatan itu, Hasto juga menyampaikan setiap kader partai yang duduk di legislatif untuk memperkuat gerakan ekonomi kerakyatan. Maka legislator asal PDIP harus menghadirkan kebijakan politik yang mendukungnya.
PDI Perjuangan secara khusus melaksanakan sekolah pimpinan DPRD untuk memperdalam isu tersebut. Di situ, kata Hasto, para pimpinan dewan akan dilatih soal bagaimana memastikan palu kepemimpinan benar-benar demi kesejahteraan rakyat. “Kami harus ikut gerakan Indonesia berkemajuan,” ujar Hasto.
Selain itu, Hasto menyampaikan bahwa partai ingin semua anggota dewannya memahami ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Sebab tak ada negara yang maju tanpa penguasaan terhadap iptek.
Pada sisi lain, setiap anggota dewan dari PDIP juga wajib memahami dan memiliki pandangan luas soal kondisi geopolitik. Hasto lalu menjelaskan panjang soal ketegangan di Timur Tengah saat ini yang tak lepas dari intervensi kepentingan negara asing. Dan di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa kasus yang menunjukkan percobaan-percobaan sejenis. Semisal dalam kasus-kasus intoleransi yang merupakan akar dari radikalisme.
“Maka sebagai pengusung utama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, seluruh kader kita wajib memahami geopolitik itu. Setidaknya untuk mencegah jangan sampai kepentingan asing memainkan politik di dalam negeri. Anda harus pahami bahayanya intervensi asing dalam politik sebuah bangsa,” tegas Hasto.