Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar
Jakarta, b-Oneindonesia – Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar berharap agar penjabat (Pj) Gubernur DKI nantinya merupakan sosok yang paham persoalan di Jakarta. Baik dari segi pengelolaan anggaran hingga permasalahan lainnya.
Sebab, Pj Gubernur DKI Jakarta akan menjabat dalam waktu yang lama, sehingga harus menguasai pengelolaan anggaran DKI hingga tahun 2024. Karenanya, Pj Gubernur akan terasa seperti gubernur definitif.
“Pejabat Gubernur yang nanti akan membahas, merancang, mengatur anggaran APBD 2023 murni, APBD perubahan 2023, APBD tahun 2024 dan APBD Perubahan tahun 2024, termasuk APBD 2025. Jadi tiga tahun APBD murni dan dua tahun APBD perubahan. Jadi, hampir Gubernur definitif ini seperti ini,” kata Zaki saat acara diskusi, di kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Rabu (28/9).
Zaki menjelaskan, Pj Gubernur nantinya memiliki kewenangan mengelola anggaran di DKI Jakarta hingga terpilih Gubernur DKI definitif hasil Pilkada serentak pada tahun 2024.
“Dan tentu saja anggaran Jakarta selama 3 tahun, akan ditentukan oleh penjabat (Pj) Gubernur itu,” ujarnya.
Oleh karena itu, dia berharap sosok Pj Gubernur DKI Jakarta yang terpilih merupakan sosok yang tepat, yang mampu mengelola anggaran dengan baik dan mengatasi permasalahan yang terjadi di DKI Jakarta.
“Partai Golkar melalui Fraksi di DPRD bisa menyampaikan aspirasi masyarakat agar memilih figur atau sosok yang tentu saja paham tentang DKI Jakarta. Apalagi DPRD DKI Jakarta mendapat surat dari Kemendagri untuk menyampaikan nama-nama calon Pj Gubernur DKI Jakarta,” imbuhnya.
Sebagai informasi, tiga nama calon Pj Gubernur DKI Jakarta usulan DPRD DKI telah diserahkan ke Kemendagri. Tiga nama itu masing-masing Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, Sekda DKI, Marullah Matali serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar.
Tiga nama itu bakal menambah daftar calon Pj Gubernur yang akan diusulkan kepada Presiden Jokowi untuk dipilih. Sebab, Kemendagri juga memiliki kewenangan mengusulkan nama lain.
Oleh karena itu, dia berharap sosok Pj Gubernur DKI Jakarta yang terpilih merupakan sosok yang tepat, yang mampu mengelola anggaran dengan baik dan mengatasi permasalahan yang terjadi di DKI Jakarta.
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco mengatakan bahwa Pj yang kualitasnya dirjen akan autopilot memimpin DKI Jakarta.
Tetapi, kalau bicara birokrasi, sekda yang lebih cocok untuk memimpin Jakarta
“Siapapun yang kualitasnya sudah Dirjen, dia akan autopilot memimpin DKI siapapun yang ditunjuk kalau bicaranya manajemen organisasi atau birokrasi dia punya Sekda dia punya fraksi dia punya punya anggota DPRD dia punya kepala dinas. Pembuat bisa jalan tinggal kontrol maksimal dari yang penting untuk menjaga keselarasan dan keseimbangan,” jelas Baco.
Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono, menyampaikan tiga hal yang dinilai penting dan harus dijalankan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta nantinya.
Pertama, penjabat gubernur harus memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif.
“Pertama, urgensinya memastikan bahwa fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah itu dapat berjalan efektif,” ujar Soni, dalam diskusi yang digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DKI Jakarta, Rabu (28/9/2022).
“Ya, pembangunan pemerintahan sendiri, urusan pemerintahan, termasuk sosial kemasyarakatan,” sambung dia.
Kedua, Pj Gubernur DKI harus mengawal penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 agar berjalan dengan lancar. Soni menegaskan, Pj Gubernur DKI memang bukan penyelenggara Pemilu. Namun, menurut dia, Pj Gubernur DKI sebagai pimpinan daerah berkewajiban mendukung Pemilu 2024.
“Walaupun Pj Gubernur bukan penyelenggara (Pemilu), bukan Komisi Pemilihan Umum, tapi (Pj Gubernur DKI) punya kewajiban untuk memberikan support sebagai pimpinan daerah. Ini tugas khususnya,” kata Soni.
Soni melanjutkan, Pj Gubernur DKI juga harus memastikan bahwa situasi di Ibu Kota kondusif.
Untuk menciptakan situasi yang kondusif, Pj Gubernur DKI harus menjalin komunikasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
“Ketiga, (Pj Gubernur) memastikan situasi kondisi daerah kondusif dikawal bersama Forkopimda plus FKUB. Ini urgensi,” tuturnya.