Ketua DPR Puan Maharani saat Rapat Parpurna DPR RI. Foto: Dok. DPR RI
Jakarta, b-Oneindonesia – Ketua DPR RI Puan Maharani mengetuk palu saat membuka Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022). Puan resmi membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022–2023 DPR, sebelumnya para anggota dewan menjalani masa reses sejak awal Oktober.
“Semua harapan, aspirasi dan kritik yang telah disampaikan masyarakat saat reses agar dapat ditindaklanjuti oleh Alat Kelengkapan Dewan melalui rapat-rapat bersama dengan pemerintah dan lembaga negara terkait,” kata Puan Maharani.
Puan pun merinci, DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI akan menyelesaikan pembahasan sebanyak 15 Rancangan Undang Undang (RUU) yang saat ini berada dalam pembahasan Pembicaraan Tingkat I. DPR juga akan segera menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2023.
“Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 sebagai acuan dalam melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang Undang oleh DPR RI dengan Pemerintah, baik RUU yang berasal dari DPR RI dan Pemerintah maupun DPD RI,” terangnya.
Dalam pidatonya, Puan meminta pemerintah melakukan aksi siap tanggap menghadapi bencana dengan sejumlah langkah darurat. Hal itu berkaca dari sejumlah masalah bencana yang melanda Indonesia.
“Pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat bagi yang terdampak serta memperkuat upaya mitigasi bencana dalam menghadapi naiknya curah hujan pada akhir tahun 2022 ini,” ujarnya.
Puan juga mengkritik pemerintah atas sejumlah permasalahan di masyarakat. Seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, kenaikan harga bahan bakar minyak, pupuk subsidi untuk petani dan pungutan liar dalam pelayanan publik.
“Harapan rakyat adalah berbagai masalah tersebut dapat segera diatasi sehingga petani mendapatkan pupuk dengan mudah, pelayanan publik yang responsif tanpa pungli, penghasilan masyarakat meningkat, dan lain sebagainya,” jelasnya.
Dirinya juga meminta anggota DPR yang berada dalam fraksi dan komisi untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Agar suara rakyat lebih terakomodir dan pengawasan demokrasi berjalan dengan baik.
“Rakyat menaruh harapan kepada tugas konstitusional DPR RI untuk membuat hidupnya semakin baik,” ungkapnya.