Menhan Prabowo Bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Komisi 1 DPR Senayan (02/06/21)
Jakarta, b-Oneindonesi – Komisi I DPR RI memutuskan menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto secara tertutup. Selain dengan Menhan, rapat tertutup tersebut turut menghadirkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, KSAD, KSAL, KSAU.
Ketua Komisi I Meutya Hafid selaku pimpinan rapat memutuskan rapat kerja dilakukan tertutup berdasarkan kesepakatan dari anggota. Meutya berujar rapat dilakukan tertutup lantaran membahas mengenai anggaran pembelian alutsista dan sistem pertahanan.
“Kita sepakati dulu mengenai sifat rapat kami dari pimpinan sudah rembukan untuk rapat yang terkait anggaran yang akan membahas di antaranya alutsista yang direncanakan pembeliannya, sebagaimana lazimnya rapat akan kita buka dengan sifat tertutup,” ujar Meutya membuka rapat, Rabu (2/6/2021).
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akhirnya mendatangi Nusantara II Kompleks Parlemen DPR. Kehadiran Prabowo itu guna mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR.
Seperti diketahui kehadiran Prabowo sudah dinanti sejak Senin lantaran sempat absen pada rapat dengar pendapat di hari itu.
Prabowo mengatakan dirinya akan memaparkan terkait rencana Kementerian Pertahanan ke depan hingga persoalan alutsista. Prabowo juga akan melakukan sesi tanya jawab.
“Tentunya ini pertemuan, ya kita akan paparkan rencana ke depan. Tentunya akan ada tanya jawab dan sebagainya ya kita akan berusaha menjelaskan yang segamblang-gamblangnya,” kata Prabowo di Kompleks Parlemen DPR, Rabu (2/6/2021).
Prabowo mengatakan dirinya juga akan menjelaskan persoalan skema pinjaman luar negeri senilai Rp 1.760 triliun dalam Rencana Peraturan Presiden untuk pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam).
Rapat 7 Jam, Anggota DPR Sebut Prabowo Tak Jelaskan Rencana Pembelian Alutsista
Komisi I DPR Effendi Simbolon mengakui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto selama melakukan rapat kerja bersama tidak memberikan draf rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.
Diketahui rapat kerja bersama Prabowo tersebut dilakukan pada Rabu (2/6).
“Drafnya aja belum ada”, pertemuan tujuh jam kita enggak pernah liat drafnya. Kita enggak lihat drafnya, hanya dipaparkan ini loh TNI, saya kira ini bukan rahasia itu rahasia umum, bagaimana usia tank kita, itu rahasia umum,” katanya.
Dalam rapat tertutup tersebut juga tidak menggunakan pengeras suara. Kemudian dia juga mengatakan dalam rapat tersebut seharusnya bisa dijelaskan dengan tuntas terkait pengajuan anggaran alutsista tersebut.
“Dalam raker itu belum tuntas, karena kita tidak memegang draf itu, tidak memegang konsep itu, kalau ada draf kan kita bahas, sampai tidak pakai mic itu rapat, kenapa enggak bisik-bisik aja kita. Apasih yang dirahasiain,” bebernya.
Dia mengatakan Prabowo hanya memaparkan terkait kondisi alutsista laut, udara, darat saat ini. Seharusnya, Prabowo menjelaskan desain yang transparan terkait anggaran tersebut.
“Desainnya seperti ini, pengadaan ya dijelaskan tranparan kepada parlemen, apa cukup kuat. Anda berjanji hari ini, dipatuhi 5 tahun, apakah mereka mau mematuhi,” ungkapnya.
Jawaban Prabowo mengungkapkan seusai rapat, hasil pembahasan bersama Komisi I DPR yang berlangsung hampir tujuh jam. Rapat digelar tertutup karena menyangkut keamanan dan pertahanan negara.
Prabowo mengaku dalam rapat itu diminta menjelaskan rencana induk pertahanan Indonesia. Termasuk anggaran ribuan triliun pengadaan Alutsista.
“Saya diminta menjelaskan tentang konsep rencana induk ke depan kita sudah menyusun itu, ya kita sering bahas, banyak pertanyaan. Ya ada juga isu-isu di luar dan sebagainya saya jelaskan satu persatu,” kata Prabowo di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (2/6).
Prabowo menyatakan, kondisi alutsista Indonesia sangat tua dan mendesak untuk segera diperbaharui.
“Alutsista kita sudah tua, sudah saatnya memang mendesak harus diganti, kebutuhan-kebutuhan sangat penting dan kita siap menghadapi dinamika lingkungan startegis yang berkembang dengan sangat pesat,” tegasnya.
Meski demikian, pengadaan dan rencana pembiayaan lewat pinjaman luar negeri menurutnya masih dibahas dan belum final. “Rencana ini masih kita godok bersama Bappenas,” ujarnya.