Bamsoet Sepakat dengan Usul Cak Imin, Masalah Gubernur Sebaiknya Ditunjuk Pusat
Jakarta, b-Oneindonesia – Ketua MPR Bambang Soesatyo sepakat dengan usul Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bahwa gubernur tak perlu dipilih secara langsung oleh masyarakat. Menurutnya, gubernur sebaiknya ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
“Sebaiknya memang gubernur ditunjuk, karena mewakili pemerintah pusat. Yang dipilih langsung oleh masyarakat adalah bupati dan wali kota,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (5/2).
Bamsoet mengatakan secara pribadi dirinya bersama dengan beberapa pihak tengah mengkaji ulang wacana tersebut. Sebab, jika merujuk sejarah, gubernur dulu juga sempat dipilih oleh DPRD.
Politikus Golkar itu pun menegaskan pernyataannya ini tak mewakili lembaga. Namun, lanjut Bamsoet, tak ada wacana menghapus jabatan gubernur seperti yang juga sempat disampaikan Cak Imin.
“Bukan penghapusan. Kita memiliki pemikiran lama, kajian bahwa gubernur perpanjangan tangan dari pemerintah pusat,” tuturnya.
Sebelumnya, Cak Imin menyatakan kewenangan pada jabatan gubernur terbatas. Karena itu, menurut dia, pemilihan gubernur tak perlu dilakukan secara langsung karena melelahkan dan tak sebanding dengan kewenangan.
“Saya setuju harus dikaji secara mendalam, bahwa jabatan gubernur dengan pilkada langsung sangat tidak efektif. Karena kewenangannya dan programnya tidak sebanding dengan lelahnya pelaksanaan pilkada secara langsung,” kata Cak Imin di Novotel Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (2/2).
Selain itu, kata Cak Imin, karena kewenangan dan fungsi yang terbatas, bisa jadi jabatan gubernur juga tak lagi dibutuhkan di masa mendatang. Menurut dia, fungsi gubernur bisa digantikan kementerian.
“Ke depannya karena fungsinya tidak efektif hanya pengawasan, maka bisa dilakukan oleh kementerian sehingga jabatan gubernur suatu hari mungkin tidak diperlukan,” jelasnya.
Sementara itu, peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menilai usulan gubernur dipilih langsung oleh pesiden seperti mengembalikan Indonesia ke masa Orde Baru (Orba). Ia menilai hal ini kepentingan pragmatis parpol semata.
“Tentu itu kita akan mengulangi era Orde Baru, di mana Gubernur sebagai Kepala Daerah Tingkat I/Kepala Wilayah adalah wakil pusat di daerah,” kata Wasis, Sabtu (4/2).
Menurutnya, kekuasaan presiden juga bisa terlampau besar karena memiliki wakil-wakil di tiap daerah. Wasis berpendapat pemilihan gubernur secara langsung merupakan cara yang paling ideal, meskipun dia mengamini saat ini praktiknya berbiaya politik tinggi.