Jakarta, b-Oneindonesia – Wacana ramai saat ini, perpanjangan masa jabatan presiden bergulir seiring isu amandemen UUD 1945 yang akan dilakukan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan amandemen belum tentu dilakukan.
“Kalau kita lihat memang banyak pendapat di masyarakat, namun kita sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa amandemen ini baru berupa wacana dan belum tentu jadi dilaksanakan,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/9/2021).
Dasco mengatakan mekanisme amandemen memakan waktu lama. Kemudian poin-poin yang akan diamandemen pun, kata Dasco, harus memunculkan kesepakatan.
“Karena untuk melaksanakan amandemen itu harus ada kesepakatan melalui mekanisme di MPR yang harus disetujui anggota DPR dan DPD. Kemudian, kalaupun itu dilakukan, tentunya apa-apa yang akan diamandemen harus disepakati, dan itu tidak mudah,” ujarnya.
Lebih lanjut Dasco meminta masyarakat tidak terpancing oleh isu tersebut. Dia meminta tidak ada pihak yang memanfaatkan isu perpanjangan masa jabatan presiden. Dia meminta semua pihak berfokus menangani pandemi.
“Saya pikir di tengah-tengah situasi kita harus menjaga kondusifitas dan imunitas agar masyarakat tidak terpancing oleh hal-hal seperti ini,” ujarnya.
“Dan juga kepada pihak-pihak yang kemudian ingin memanfaatkan isu ini, kami imbau, marilah kita sama-sama menekan laju COVID-19 dengan juga mengerem tindakan yang tidak mendasar,” lanjut Dasco.
Isu Perpanjangan Jabatan Jokowi Menabrak Konstitusi
Isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi sampai 2027 mencuat karena wacana amandemen UUD 1945. Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman menegaskan perpanjangan masa jabatan presiden menabrak konstitusi.
“Itu hak mereka menyampaikan pendapat, tapi perpanjangan jelas menabrak konstitusi, dan amandemen konstitusi saat ini tidak diperlukan,” kata Habiburokhman kepada wartawan.
Anggota Komisi III itu menilai ramainya isu tersebut membuat suasana politik tidak produktif. Apalagi di tengah masa pandemi, dia menyebut pembahasan itu membuang waktu dan energi.
“Lama-lama wacana soal amandemen dan perpanjangan jabatan ini bikin kita nggak produktif secara politik,” ujar Habiburokhman.
“Di saat seharusnya kita kompak membahas dan mengatasi pandemi, justru banyak yang bertengkar soal dua hal tersebut. Benar-benar membuang waktu dan energi,” lanjutnya.
Habiburokhman menegaskan Presiden Jokowi menolak adanya perpanjangan masa jabatan presiden. Dia lantas heran kenapa isu itu masih diembuskan.
“Pak Jokowi sendiri sudah bilang nggak berkenan soal perpanjangan, kenapa isunya masih terus diembuskan, saya juga bingung,” ucapnya. Dia lantas curiga ada pihak yang sengaja memainkan isu tersebut dengan tujuan mendiskreditkan pemerintah.
“Saya curiga, ada juga pihak-pihak yang sengaja terus mengembuskan isu tersebut untuk mendiskreditkan pemerintah,” katanya.