Jakarta, b-Oneindonesia – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah khususnya Kementerian Pertahanan meningkatkan koordinasi dengan TNI AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) menganggarkan pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) dan radar yang dapat mendeteksi ancaman dan bahaya terhadap kedaulatan NKRI.
Dia juga berharap TNI AL dapat lebih meningkatkan pengawasan dan pengamanan di teritorial perairan Indonesia karena terjaringnya seaglider milik negara lain bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia
“Terjaringnya seaglider milik negara lain bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia dan keberadaannya dapat mengusik keamanan serta pertahanan nasional Indonesia,” kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Rabu 6/01/21
Hal itu dikatakannya terkait ditemukannya benda yang diduga merupakan drone bawah laut yang ditemukan nelayan di perairan Selayar, Sulawesi Selatan.
Bamsoet meminta Kementerian Pertahanan bersama TNI AL untuk segera melakukan penyelidikan terkait temuan drone tersebut, baik muatan hingga kemampuan transmisi data yang dimiliki drone bawah laut yang ditemukan.
“Hal itu termasuk meneliti sumber energi yang digunakan juga sensor-sensor yang ada dan kemampuannya. Untuk memastikan spesifikasi ‘control surface’ pada drone dimaksud, sekaligus menginformasikan kepada publik fakta yang terjadi,” ujarnya.
Dia juga meminta pemerintah untuk dapat memperbaiki, menyempurnakan serta mengintegrasikan kemampuan intelijen geospatial, teknologi siber, pertahanan, dan pemetaan laut termasuk udara.
Langkah itu menurut dia karena masih belum lengkapnya perangkat pengendali atas lapisan ruang siber Indonesia seperti infrastruktur dan hardware, software & artificial intelijen sosial/siber-personal yang menyebabkan peristiwa tersebut berulang.
“Saya juga meminta pemerintah berkomitmen memastikan alokasi anggaran untuk pembangunan sektor pertahanan nasional yang meliputi alutsista maupun sarana prasarana pendukung lainnya dapat terpenuhi, sehingga pertahanan nasional Indonesia dapat mengimbangi kekuatan negara lain,” katanya.
Hal itu menurut dia karena masih minimnya anggaran pertahanan nasional yang diperparah situasi pandemi COVID-19 yang membuat anggaran semakin menipis akibat realokasi anggaran.
RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
RABU 6 JANUARI 2021
1. Presiden Joko Widodo meminta agar program vaksinasi covid-19 dapat selesai dalam waktu kurang dari satu tahun, respon Ketua MPR RI:
A. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan/Kemenkes, agar segera melaksanakan keinginan Presiden tersebut sesuai dengan roadmap program vaksinasi covid-19 secara menyeluruh, dan segera menentukan timeline yang tepat dalam perencanaan program vaksinasi covid-19 guna mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan. MPR menyarankan agar vaksin dapat diberikan secara cepat, namun juga tepat, sehingga penetapan waktu penggunaan vaksin harus segera ditetapkan dari sekarang.
B. Mendorong Badan Pengawas Obat dan Makanan/BPOM agar segera menetapkan izin penggunaan/edar darurat (EUA/Emergency Use of Authorization) vaksin covid-19 yang akan digunakan di Indonesia, dikarenakan diperkirakan mulai minggu depan atau sekitar pertengahan Januari 2021, vaksin akan mulai diberikan kepada masyarakat.
C. Mendorong pemerintah segera menetapkan Standard Operasional Procedure/SOP dan prosedur vaksinasi covid-19 untuk masyarakat, dari mulai persiapan pelaksanaan vaksinasi seperti pendistribusian vaksin, lokasi pemberian vaksinasi, proses antrian vaksinasi, dan penentuan tahapan prioritas pemberian vaksin covid-19.
D. Mendorong pemerintah terus menyosialisasikan kepada masyarakat, baik melalui media sosial, cetak, siaran, ataupun melalui tokoh-tokoh masyarakat, mengenai program vaksinasi covid-19 agar dapat meyakinkan masyarakat sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa vaksin akan diberikan secara gratis dan demi kesehatan seluruh masyarakat Indonesia.
E. Meminta pemerintah menginformasikan kepada masyarakat mengenai program vaksinasi covid-19 yang akan dilakukan dalam dua tahap kepada 181,5 juta penduduk, tahap pertama dilaksanakan pada Januari-April 2021 kepada 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas publik di seluruh daerah, dan tahap kedua akan dimulai dari April 2021-Maret 2022 kepada masyarakat lainnya.
F. Meminta pemerintah memberikan solusi atau jalan keluar bagi kelompok-kelompok masyarakat yang tidak diprioritaskan atau disarankan untuk diberikan vaksin, seperti kepada orang yang pernah terkonfirmasi positif covid-19, ibu hamil dan menyusui, orang yang mengalami gejala ISPA dalam 7 hari terakhir, anggota keluarga dari pasien suspek atau pasien konfirmasi positif covid-19 yang sedang dirawat karena terpapar virus corona, orang dengan alergi berat, orang yang sedang melakukan terapi aktif jangka panjang terhadap kelainan darah, penyakit jantung, atau gagal jantung, penyakit autoimun, penyakit ginjal, sakit saluran pencernaan kronis, hipertensi, diabetes, dan penderita hipotiroid, dikarenakan kelompok-kelompok tersebut juga berpotensi terpapar virus corona, dan mereka juga berhak mendapatkan upaya pencegahan penularan covid-19 seperti yang didapat oleh masyarakat penerima vaksin covid-19 lainnya.
2. Penyaluran bantuan sosial yang sepenuhnya secara tunai tahun ini membutuhkan akurasi data penerima bantuan, respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) agar segera memperbaiki data penerima bantuan, sekaligus melakukan penggabungan tiga basis data penerima bantuan yakni program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT) dan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) agar dalam penyaluran bantuan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran. Mengingat, perbaikan data sangat penting karena tahun ini pemerintah sudah memutuskan bahwa bantuan sosial diserahkan dalam bentuk tunai.
B. Mendorong pemerintah dalam hal ini Kemensos bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengurangi penyimpangan dan tetap mengawasi penyaluran atau pendistribusian bantuan sosial yang ditujukan untuk para penerima bantuan, sebagai upaya pemerintah mencegah terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan wewenang yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
C. Meminta pemerintah untuk dapat membenahi data penerima bantuan secara berkala sekaligus memperluas jangkauannya, sehingga bantuan sosial dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan akibat terdampak pandemi Covid-19 khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan dan kurang mampu.
D. Meminta komitmen pemerintah dalam hal ini Kemensos untuk berupaya keras melaksanakan dan menyelesaikan program-program pemerintah khususnya program bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi. MPR berharap, penyaluran bantuan sosial pada tahun 2021 dapat terlaksana lebih baik dari penyaluran bansos tahun sebelumnya. Baik dari sisi kecepatan, ketepatan maupun jangkauannya.
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemdikbud akan melanjutkan subsidi kuota belajar kepada guru, siswa, dosen, dan mahasiswa pada tahun 2021, respon Ketua MPR RI :
A. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemdikbud, untuk mengevaluasi penerima subsidi kuota, jangan sampai pemberian subsidi tidak tepat sasaran, diharapkan pemerintah mengalokasikan kuota internet dengan lebih maksimal dan jumlah kuota yang diberikan agar sesuai dengan kebutuhan yang digunakan untuk sistem pembelajaran daring bagi setiap satuan pendidikan.
B. Mendorong pemerintah sebelum melakukan pemberian kuota, terlebih dahulu memverifikasi data nomor penerima bantuan kuota dan memastikan kuota dikirimkan tepat sasaran, dikarenakan pembelajaran daring masih akan digunakan banyak sekolah pada tahun 2021.
C. Mendorong pemerintah memperbaiki mekanisme distribusi kuota yang merata dan sesuai dengan kebutuhan penerima.
D. Mendorong pemerintah memperbaharui data penerima kuota secara berkala dan mengevaluasi pendistribusian kuota secara berkala, agar capaian penerima kuota dapat sesuai target yang telah ditentukan.