Bamsoet Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan
JAKARTA, B-ONEINDONESIA – Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Bambang Soesatyo mendukung rencana Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan bekerjasama dengan IMI membuat sirkuit road race di Padalarang. Memanfaatkan lahan seluas lebih dari dua hektar di kawasan Gunung Bentang, perbatasan Padalarang-Cipatat, posisinya sangat strategis karena berada di dekat akses Tol Padalarang.
“Terlebih pembangunan sirkuit direncanakan tidak terlalu mengandalkan dana APBD Bandung Barat. Melainkan menggandeng kerjasama dengan para investor. Keberadaan sirkuit road race bisa dimanfaatkan menjadi sarana memindahkan balapan liar ke arena lintasan balap. Sehingga para anak muda di daerah Bandung Barat dan sekitarnya bisa mengembangkan potensi balapan mereka di jalur yang sebenarnya,” ujar Bamsoet nge-vlog dan Ngobras (ngobrol Asyik) sampai Ngompol (Ngomong Politik) dengan Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan, di Studio Podcast Bamsoet Channel, Jakarta, Selasa (6/4/21) yang akan ditayangkan di Kanal Youtube Bamsoet Channel pekan depan.
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, memiliki panorama alam yang indah, Kabupaten Bandung Barat sangat cocok dikembangkan menjadi salah satu kawasan sport automotive tourism di kawasan Jawa Barat. Keberadaan sirkuit road race juga semakin memaksimalkan potensi pariwisata di Bandung Barat.
“Membangun sirkuit road race tidak semata membangun infrastruktur fisik saja. Melainkan juga membangun ekosistem dunia balap, dan yang terpenting membangun mental juara,” jelas Bamsoet.
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menekankan, komposisi demografi penduduk Bandung Barat yang 30 persennya diisi kalangan muda, sangat menjanjikan untuk pengembangan olahraga balap. Begitupun bagi Indonesia, yang saat ini memiliki jumlah pemuda berusia 16 sampai 30 tahun mencapai 64,5 juta jiwa.
“Jika diperluas lagi, Indonesia kini memiliki 75,49 juta jiwa Generasi Z kelahiran 1997-2012 yang kini berusia 8-23 tahun. Mereka adalah harapan emas Indonesia. Dengan usia mudanya, bisa berkontribusi banyak bagi bangsa, termasuk bagi olahraga balap. Tugas kitalah para senior untuk memfasilitasi, salah satunya dengan menyiapkan sarana dan prasarana seperti pembangunan sirkuit,” pungkas Bamsoet.
RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
SELASA 6 APRIL 2021 :
1. Masih lemahnya upaya mitigasi bencana di Indonesia, melihat dari skala korban jiwa banjir bandang di Nusa Tenggara Timur/NTT, respon Ketua MPR RI :
A. Meminta Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah/BPBD, bersama pemerintah daerah setempat untuk memprogramkan upaya mitigasi yang diperuntukan bagi masyarakat agar dapat memahami langkah penyelamatan jika bencana terjadi, disamping mengevaluasi bencana banjir bandang yang terjadi di NTT tersebut, mengingat hasil deteksi dan peringatan dari Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika/BMKG seharusnya diberikan tindak lanjut yang konkret sebagai salah satu bentuk mitigasi bencana.
B. Meminta pemerintah melakukan pendekatan kedaruratan dan kebencanaan agar masyarakat dapat mengetahui dan teredukasi dengan baik mengenai apa yang harus dilakukan, baik bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang rutin terkena bencana maupun yang tidak, dikarenakan hal tersebut bertujuan agar masyarakat dapat betul-betul bersiap ketika ada pengumuman maupun peringatan dari BMKG, BNPB, dan BPBD.
C. Meminta pemerintah pusat berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, BMKG, dan pemerintah daerah/Pemda, agar ke depannya dapat mengantisipasi dan meningkatkan upaya pencegahan terhadap bencana dan selalu siap dalam menghadapi setiap bencana, serta selalu memperhatikan peringatan dini yang diinformasikan oleh BMKG.
D. Meminta pemerintah tetap bersiaga dalam menghadapi bencana dan segera mempersiapkan sarana dan prasarana mengantisipasi bencana di daerah-daerah yang berpotensi terjadi bencana yang diiringi dengan potensi hujan dengan intensitas tinggi, mengingat saat ini masih memasuki musim pancaroba, sehingga upaya mitigasi dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.
E. Meminta pemerintah segera memberikan bantuan yang memadai bagi pengungsi korban banjir bandang di NTT, termasuk pemberian bantuan pelayanan kesehatan, ketersediaan logistik, dan kebutuhan dasar bagi para pengungsi, serta perbaikan infrastruktur yang saat ini rusak dan tidak bisa diakses.
2. Penyebaran paham atau ideologi radikalisme dan terorisme melalui media sosial dengan sengaja menyasar anak muda sebagai pengguna media sosial terbesar, khususnya di Indonesia, respon Ketua MPR RI:
A. Meminta Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk meningkatkan dan mengoptimalkan patroli siber di dunia maya, khususnya di media sosial untuk memblokir situs/akun yang menyebarkan paham radikal guna meminimalisir akun-akun medsos yang digunakan untuk menyebarkan informasi ataupun paham radikalisme.
B. Meminta aparat untuk dapat menindak tegas oknum yang menjadi admin dan pelaku penyebaran paham atau ideologi teror, sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Guna mencegah masyarakat, khususnya anak muda terpapar paham radikalisme maupun terprovokasi melakukan tindakan terorisme. Mengingat, kaum muda menjadi target penyebaran ideologi radikal.
C. Meminta BNPT bekerja sama dengan Kemkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menindak dan memblokir adanya kelas-kelas online radikalisme dan terus mengawasi dengan tidak memberi ruang gerak bagi kelompok radikal di media online, serta mewaspadai munculnya generasi kelompok radikal hasil doktrinasi jarak jauh melalui kelas online dengan meningkatkan deteksi dini dan respons cepat terhadap akun, situs maupun konten yang terindikasi mengandung unsur radikal. Mengingat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin memudahkan dalam melakukan komunikasi dan penyebaran informasi.
D. Meminta komitmen BNPT untuk terus berupaya melakukan pencegahan dan penanggulangan penyebaran informasi radikalisme berbasis siber/online, mengingat tren saat ini teroris memanfaatkan ruang siber untuk perekrutan.
E. Meminta pemerintah untuk dapat membuat regulasi mengenai pendidikan untuk melawan paham radikalisme dan terorisme, sehingga dapat memberikan pemahaman yang benar, serta selalu menanamkan nilai dan falsafah bangsa Indonesia yang merupakan antitesis dari ideologi terorisme.
3. Hari Nelayan Nasional yang diperingati pada pada tanggal 6 April setiap tahunnya, respon Ketua MPR RI:
A. Mengucapkan selamat memperingati Hari Nelayan Nasional kepada seluruh nelayan Indonesia dan menyampaikan apresiasi kepada para pelaut dan nelayan Indonesia atas jasa yang telah diberikan selama ini, dan meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP, serta menjadikan Hari Nelayan Nasional sebagai momentum kebangkitan bagi Nelayan Indonesia untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, berkomitmen memajukan kesejahteraan nelayan, terutama di tengah menghadapi pandemi covid-19.
B. Mendorong pemerintah, dalam hal ini KKP, mendukung dan memberikan bantuan kemudahan kepada para nelayan seperti perizinan melaut, bantuan untuk pengadaan alat tangkap, dan pemasaran hasil tangkapan nelayan, agar dapat memberdayakan kekayaan laut yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga hasil perikanan dalam negeri sebagai salah satu sumber pangan, dapat terus ditingkatkan.
C. Mendorong pemerintah, dalam hal ini KKP, meningkatkan peran pelayanan melalui penyediaan Pangkalan Pendaratan Ikan/PPI beserta sarana pendukungnya di sentra-sentra nelayan, seperti ketersediaan bahan bakar minyak/BBM, air bersih, es batu, hingga cold storage.
D. Mendorong pemerintah, dalam hal ini KKP bersama Perbankan, mengoptimalkan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, agar memutus aktivitas rentenir agar nelayan tidak terjebak hutang dengan bunga tinggi, serta melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap jumlah nelayan di Indonesia, khususnya yang terdampak pandemi covid-19, sehingga dapat segera dipastikan dan disalurkan bantuan sosial/bansos secara tepat sasaran.
E. Meminta pemerintah, dalam hal ini KKP, berkomitmen memberikan perlindungan terhadap hak-hak nelayan dalam hal kesejahteraan di sektor perikanan dan kelautan nasional, mengingat kesejahteraan nelayan sangat penting karena nelayan memiliki peran yang besar di Indonesia yang merupakan Poros Maritim Dunia.