Jakarta, b-Oneindonesia – Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI H. Anton Sukartono suratto menyebutkan bahwa daerah Papua akan mengalami kesulitan ekonomi jika koneksi Internet diputus terkhusus di wilayah Papua. Hal tersebut disampaikannya dengan berdasarkan rasa kecewaan pihak terkait mengenai terputus koneksi internet di Papua.
Dalam konfrensi pers melalui whatsapp, Sabtu (8/5/2021) H. Anton menyampaikan bahwa sangat menyayangkan peristiwa tersebut sebab merugikan kegiatan ekonomi masyarakat Papua yang mulai merambah ke dunia digital yang banyak memanfaatkan jaringan internet.
“Seluruh kegiatan jual-beli yang memanfaatkan platform daring tentu saja terdampak buruk, belum lagi menjelang hari raya yang tentunya banyak penjual yang tidak bisa menjual dagangannya secara optimal,” jelasnya.
Komisi 1 DPR RI ini pun memaparkan bahwa para pembeli pun tak bisa lagi menikmati layanan belanja jarak jauh, yang sebetulnya sudah sangat tepat dilakukan dimasa pandemi seperti ini, dikarenakan jaringan komunikasi yang terputus.
“masalah ini juga mengganggu konektivitas transportasi dan kegiatan ekspedisi yang memanfaatkan jaringan internet,” terangnya.
Dampak dalam hal ini ialah mobilitas manusia dan barang menjadi terkendala sehingga muncul permasalahan kontra produktif dari visi pemerintah untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berada di Papua, Selain berimbas buruk pada sektor sosial-ekonomi, kegiatan belajar jarak jauh juga tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya infrastruktur komunikasi dan digital yang memadai di Papua.
“Saya menilai bahwa perkembangan teknologi merupakan jawaban dari sulitnya akses pendidikan menembus daerah-daerah yang susah dijangkau oleh distribusi guru yang dilakukan pemerintah,” jelasnya.
Belum lagi di saat pandemi seperti sekarang ini yang memaksa sekolah tutup, sehingga saya menilai bahwa pemerintah sudah seharusnya mengatasi permasalahan ini secepatnya. Jika tidak, maka kualitas sumber daya manusia di Papua akan sulit berkembang dan bersaing.
Menurutnya bahwa kealpaan jaringan komunikasi yang memadai juga bisa memperburuk literasi informasi masyarakat yang berada di area rawan konflik kita tentu tidak ingin ketiadaan informasi yang akurat mengenai berbagai masalah yang berkaitan dengan disparitas sosial memperburuk keadaan dengan beredarnya berita bohong dan provokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Permasalahan ini juga akan berdampak buruk pada proses persiapan Pekan Olahraga Nasional, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang akan dilaksanakan pada Oktober tahun 2021 ini.” ujarnya.
Berdasarkan penilaian komisi 1 DPR RI, keterbatasan jaringan komunikasi akan menghalangi kerja dari panitia penyelenggara yang tengah mempersiapkan berbagai keperluan PON tahun ini.
Ia juga berharap berharap pemerintah memberikan penjelasan mengenai hal ini karena sejauh ini belum ada keterangan pasti dari pihak berwenang akan
permasalahan ini.
“Saya perlu mengingatkan bahwa hak atas komunikasi dan informasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus mengevaluasi pihak-pihak yang memiliki kewenangan atas pengadaan jaringan komunikasi, khususnya di Papua,”harapnya.