Malinau, b-Oneindonesia – menjelang berakhirnya masa reses ini, Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Fernando Sinaga berkesempatan menyelenggarakan dialog dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara pada Jumat (11/3/2022) ini.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu–isu penting dalam pengelolaan wilayah perbatasan negara yang ada di wilayah Provinsi Kaltara dengan negara Malaysia.
Dalam siaran persnya yang dikirim ke sejumlah media massa setelah berakhirnya pertemuan tersebut, anggota DPD RI yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) ini merespon kunjungan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim ke kampus Universitas Borneo Tarakan (UBT) pada Rabu (9/3/2022) lalu.
Dalam kunjungannya, Menteri Nadiem berkomitmen akan melakukan percepatan dan memprioritaskan pembentukan Fakultas Kedokteran di UBT agar dapat segera melahirkan dokter–dokter lokal berkualitas.
Menanggapi hal ini, Fernando mengapresiasi komitmen Menteri Nadiem untuk melakukan percepatan pembentukan fakultas kedokteran di UBT yang tentunya upaya ini harus juga didukung oleh Pemerintah Provinsi Kaltara.
“Kemendikbudristek dan Pemprov Kaltara harus berjuang bersama melakukan percepatan dibentuknya Fakultas Kedokteran UBT sehingga bisa cepat pula melahirkan dokter–dokter yang akan sangat berguna di wilayah perbatasan Kaltara dengan negara Malaysia”, imbuh Fernando.
Fernando yang juga anggota Badan Sosialisasi MPR RI ini menjelaskan, tahun lalu DPD RI dan Pemprov Kaltara merumuskan beberapa tantangan daerah perbatasan Kaltara, salah satunya adalah pelayanan publik kesehatan yang masih sangat terbatas lantaran masih minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kesehatan termasuk dokter yang berkualitas, sarana dan prasarana penunjang kesehatan dan dukungan anggaran kesehatan warga di wilayah perbatasan.
“Sampai tahun lalu saja masih ada warga perbatasan di Kecamatan Lumbis Hulu, Kabupaten Nunukan yang kesulitan untuk berobat karena fasilitas kesehatan yang tidak memadai dan kurangnya ketersediaan dokter. Disana hanya tersedia puskesmas pembantu yang dipimpin bidan. Kondisi ini sudah darurat kesehatan warga perbatasan. Saya mendesak Menteri Nadiem dan Pemprov Kaltara segera lahirkan dokter–dokter dan kirim segera ke wilayah perbatasan Kaltara”, tegas Fernando.