Bandung, b-Oneindonesia – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memberikan bantuan 5.000 pack rapid test kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bamsoet juga mengapresiasi kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terus melakukan gebrakan guna menekan penyebaran Covid-19. Terbukti dengan rendahnya indeks reproduksi Covid-19 per tanggal 7 Juni 2020 berada di angka 0,72. Walaupun masih fluktuatif, namun dari 1 – 7 Juni 2020, nilainya selalu konsisten dibawah 1.
“Indeks reproduksi Covid-19 di atas 1 menandakan penyebaran Covid-19 meningkat tajam tak ubahnya seperti bola salju yang bergulir. Namun jika angkanya rendah seperti di Jawa Barat, menandakan penyebarannya sudah mulai berkurang signifikan. Mudah-mudahan jika konsisten selalu dibawah 1, Covid-19 akan segera hilang dari Jawa Barat. Tak lain berkat kerja keras Gubernur Ridwan Kamil dibantu gotong royong jajaran dibawahnya,” ujar Bamsoet usai menyerahkan bantuan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di Bandung, Jumat (12/6/20).
Mantan Ketua DPR RI ini mendorong berbagai provinsi bisa segera menyusul Jawa Barat. Terutama Jawa Timur dan DKI Jakarta yang masih tinggi penyebaran Covid-19. Per 11 Juni kemarin, DKI Jakarta memiliki 8.650 kasus positif, sedangkan Jawa Timur 7.103 kasus positif, sementara Jawa Barat 2.551 kasus positif.
“Salah satu kunci kesuksesan Jawa Barat yakni dengan memasifkan rapid test dan PCR. Memiliki 627 mobil test yang selalu bergerak ke berbagai penjuru kabupaten/kota, Pemprov Jawa Barat sudah melakukan rapid test terhadap 137.575 warga dan PCR terhadap 57.957 warga. Kunci lainnya pada tindakan cepat yang diambil tanpa menunda waktu. Contohnya, karena beberapa hari terakhir ini pasar menjadi salah satu epicentrum penyebaran Covid-19, Gubernur Ridwan Kamil langsung bergerak cepat melakukan test di 700 pasar,” papar Bamsoet.
Bamsoet menekankan, semakin cepat daerah berhasil menekan penyebaran Covid-19, semakin cepat pula perekonomian nasional kembali pulih. Saat ini, kondisi keuangan Indonesia dan juga banyak negara dunia lainnya sedang mengalami hantaman keras. Bisa dilihat dari penerimaan pajak yang terpukul, per April 2020 turun 3,1 persen menjadi Rp 376,3 triliun dengan defisit APBN mencapai Rp 74,5 triliun.
“Total hutang kita juga tak sedikit. Per April 2020, tercatat mencapai Rp 5.172,48 triliun yang terdiri dari Rp 4.338,44 triliun atau 83,9 persen dari Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 834,04 triliun atau 16,1 persen berasal dari pinjaman luar dan negeri. Dimana Rp 9,92 triliun berasal dari pinjaman dalam negeri dan Rp 824,12 triliun dari pinjaman luar negeri,” tutur Bamsoet.
Bamsoet mendorong pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor, seperti perjalanan dinas, rapat kerja di luar kantor, hingga mengusahakan penundaan pembayaran hutang negara beserta bunganya. Efisiensi juga perlu dilakukan di di berbagai BUMN yang notabene sebelum pandemi Covid-19 kondisi keuangannya sudah banyak yang tak sehat.
“Salah satu faktor penggerak perekonomian nasional adalah dengan menggerakan konsumsi rumah tangga. Agar konsumsi rumah tangga meningkat, tentu jangan sampai ada pemutusan hubungan kerja maupun kejadian yang membuat psikologis rumah tangga menahan konsumsi. Karena itulah pentingnya stimulus terhadap berbagai dunia usaha hingga bantuan sosial langsung tunai kepada masyarakat bawah, yang cakupan penerimanya harus semakin diperluas,” terang Bamsoet.
Bamsoet menambahkan, pemerintah sudah beberapa kali melakukan perubahan kebutuhan anggaran pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Awalnya hanya sebesar Rp 150 triliun, lalu naik menjadi Rp 318,09 triliun, dan terakhir menjadi Rp 669,7 triliun. Tak menutup kemungkinan akan naik kembali seiring berjalannya waktu.
“Jika perlu, pemerintah juga bisa mengumpulkan para konglomerat Indonesia yang total kekayaannya jika ditaksir secara keseluruhan mencapai Rp 1.884,4 triliun per Desember 2019. Dorong mereka agar memborong surat hutang negara. Jadi kita tak perlu menarik hutang lebih banyak dari pinjaman luar negeri dengan bunga yang mencekik,” ujar Bamsoet.
RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO,
JUMAT, 12 JUNI 2020
1. Banyaknya masyarakat yang mengeluhkan mengenai tagihan listrik yang membengkak hingga lebih dari 20% bahkan hingga dua kali lipat, respon Ketua MPR RI :
A. Meminta PT. PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM agar tidak membebani masyarakat dengan tagihan listrik yang naik hingga dua atau tiga kali lipat dari biasanya, serta segera memberikan penjelasan dan solusi yang konkret bagi masyarakat akan lonjakan tagihan listrik secara tiba-tiba disaat adanya aturan yang mewajibkan masyarakat berada dirumah.
B. Mendorong pemerintah, apabila diperlukan, melakukan investigasi bersama tenaga pencatat meter penggunaan listrik dibawah pengawasan Pengawas Keuangan/BPK, untuk menjawab protes dan keluhan masyarakat terkait melonjaknya tagihan listrik tersebut yang tidak wajar, sehingga akar persoalan dapat segera ditemukan, menggingat daya beli masyarakat semakin menurun dan masyarakat sudah terbebani biaya untuk kebutuhan hidup selama masa PSBB diberlakukan dan PT PLN tidak cukup hanya memberikan penjelasan yang menyatakan “bahwa tidak ada kenaikan tarif listrik.”
C. Mendorong PT. PLN untuk transparan dalam memberikan data tagihan listrik kepada masyarakat, dari mulai jumlah pemakaian hingga tarif yang dikenakan.
D. Mendorong PT. PLN dan pemerintah berkomitmen dalam memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat, dalam hal ini untuk sektor energi/listrik, dikarenakan PT. PLN seharusnya dapat berperan dalam memberikan keringanan listrik bagi masyarakat di tengah pandemi ini.
2. Menteri Keuangan resmi menyetujui penambahan anggaran pelaksanaan Pilkada 2020 sebesar Rp 1,02 triliun dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang merupakan permohonan untuk tahapan pertama yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), respon Ketua MPR RI :
A. Meminta agar dengan adanya tambahan anggaran tersebut diharapkan dapat memastikan seluruh proses pelaksanaan Pilkada berjalan lancar, khususnya untuk tahapan awal yang dijadwalkan mulai pada 15 juni 2020.
B. Mendorong KPU segera mangajukan berbagai kelengkapan dokumen untuk memastikan tambahan anggaran tahap kedua dan ketiga kepada pemerintah (Kementerian Keuangan) agar dapat direalisasikan.
C. Mendorong pemerintah (Kementerian Dalam Negeri) bersama Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu terus melakukan verifikasi dan koreksi anggaran tiap daerah, sehingga dapat dipetakan daerah mana saja yang memerlukan penambahan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada.
3. Menteri Perdagangan mengatakan kegiatan perdagangan termasuk di pasar tradisional harus tetap dibuka meski pandemi Covid-19 belum berakhir. Hal tersebut selain untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, pasar tradisional merupakan salah satu penggerak roda perekonomian, respon Ketua MPR RI:
A. Meminta agar dalam membuka kembali aktivitas perdagangan harus tetap dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan secara disiplin, sehingga kita bisa cepat beradaptasi dan memasuki tatanan kehidupan normal atau new normal.
B. Mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar dalam pembukaan kembali aktivitas perdagangan di pasar-pasar tradisional dilakukan secara bertahap, dengan didasari pada data zona-zona persebaran Covid-19, serta mewajibkan baik pedagang maupun pembeli harus menggunakan masker.
C. Mendorong agar sebelum membuka kembali aktivitas perdagangan di pasar, pemerintah bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terlebih dahulu melakukan rapid test dan PCR test kepada para pedagang di setiap pasar tradisional, khususnya di pasar yang sebelumnya terdapat kasus positif Covid-19 dengan tujuan memastikan para pedagang terbebas dari Covid-19.
D. Mendorong agar pemerintah bersama aparat penegak hukum/keamanan melakukan peninjauan dan pengawasan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di setiap pasar tradisional yang akan dibuka pada 15 Juni mendatang, sebagai upaya dalam mengecek kesiapan pengelola pasar dalam beraktivitas di masa transisi menuju new normal.
E. Mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan Covid-19, dan tetap menjaga jarak terutama saat menjalankan aktivitas diluar rumah.
4. Protokol kesehatan covid-19 untuk industri pariwisata yang masih dalam proses perumusan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kemenparekraf, respon Ketua MPR RI :
A. Mendukung proses perumusan protokol Covid-19 untuk industri pariwisata oleh Kemenparekraf dengan mengikut sertakan pelaku usaha yang bergerak dibidang industri pariwisata, agar protokol yang dirumuskan tersebut dapat mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan pariwisata.
B. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemenparekraf, agar dapat melakukan remodelling atau penyesuaian tata cara berwisata baru, sehingga wisata di Indonesia dapat tetap bisa berkembang dan bertahan meskipun saat ini masih pandemi covid-19, untuk menghilangkan rasa takut dimasyarakat untuk berwisata secara bebas seperti dahulu, perlu dilakukan inovasi seperti perubahan alur wisata, seperti ‘staycation.’
C. Mendorong Kemenparekraf memperhatikan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia/SDM yang bergerak di sektor pariwisata, sehingga pengawasan terhadap implementasi protokol tersebut dapat dilakukan dengan baik di lapangan.
D. Mendorong agar pembangunan bidang pariwisata di Indonesia dapat terus dikembangkan dan menjadi salah satu bagian penunjang perekonomian nasional.