Bandung, b-Oneindonesia – Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad mendukung usulan sejumlah tokoh untuk mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Kongres Sunda diminta untuk segera menggalang dukungan termasuk ke Presiden Jokowi.
“Tidak ada salahnya jika Provinsi Jawa Barat berganti nama menjadi Provinsi Sunda atau Provinsi Tatar Sunda,” kata Fadel Muhammad didampingi Anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Barat Eni Sumarni saat Kongres Sunda II Tahun 2020 dan dialog Aspirasi Pengembalian Nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda/Tatar Sunda di Perpustakaan Ajip Rosidi, Kota Bandung, Senin (12/10/2020).
Fadel meminta Kongres Sunda atau panitia yang memperjuangkan penggantian nama provinsi ini untuk menjalin komunikasi lebih luas dengan tokoh-tokoh masyarakat Sunda, baik yang tinggal di Jawa Barat, ibu kota Indonesia, atau luar negeri, untuk mendapat dukungan dan arahan.
“Dekati Presiden. Cari tokoh. Minta waktu. Insyaallah bisa,” ujar Fadel dalam peserta Kongres Sunda tersebut.
Lebih lanjut, Fadel mencontohkan Provinsi Irian Barat yang kemudian berganti nama menjadi Provinsi Papua. Begitu pun dengan pembentukan Provinsi Gorontalo, yang namanya berbeda dengan provinsi lainnya di Pulau Sulawesi.
“Saya kasih contoh Provinsi Gorontalo, di antara provinsi bernama Sulawesi. Mereka buat kongres dan dialog. Kami dari MPR, di sini menyerap aspirasi masyarakat, nanti kami sampaikan ke Presiden,” kata mantan Gubernur Garontalo.
Di tempat yang sama, Anggota DPD RI, Eni Sumarni mengaku nama Sunda sudah nyaris tidak ada di peta, selain Selat Sunda. Padahal, Sunda dulunya sebuah kepulauan sampai Nusa Tenggara.
Oleh karena itu, Eni menekankan Sunda bukanlah hanya sebuah etnis, tetapi sebuah nama geografis, sehingga tidak usah dibenturkan dengan kesukuan lainnya yang tinggal di Jawa Barat.
“Secara psikologis dan historis, ini sudah mendukung. Tinggal kita berani, dan kompak saja. Kami mengapresiasi tokoh masyarakat Jawa Barat yang menginginkan untuk mengubah nama provinsinya menjadi Provinsi Sunda. Apalagi dengan nama Sunda, dari dulu sudah ada,” katanya.
Ketua SC Kongres Sunda, Andri Kantaprawira mengatakan berdasarkan pendapat para tokoh Sunda, mereka menginginkan agar nama Sunda minimal tertulis dalam sebuah nama administratif, sebuah provinsi.
Hal ini, katanya, sudah dimulai sejak 1926, saat Pemerintah Kolonial Belanda mempersilakan penggunaan nama Provinsi Sunda sebagai nama Provinsi Jawa Barat.
Andri mengatakan dirinya pun akan langsung menyurati Presiden RI Joko Widodo supaya sejarah pengembalian nama provinsi ini tercipta di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Kami berharap kawasan dan warga yang selama ini tinggal di tempat bernama Jawa Barat akan kembali memiliki spirit jati diri dan kebudayaan, jika namanya jadi Provinsi Sunda,” katanya.
Andri mengatakan berbagai tokoh Sunda pun mendukung rencana tersebut, termasuk dari kawasan Pantura Jawa Barat. Pihaknya akan terus memperkuat komunikasi dengan berbagai pihak tersebut.