Jakarta, b-oneindonesia.co.id – Jakarta – Wakil Ketua MPR Ahmar Basarah meminta seluruh masyarakat Indonesia mensukseskan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober mendatang. Dia berharap tak ada gerakan inkonstitusional yang berupaya menggagalkan pelantikan kepala negara terpilih.
“Jokowi dan Ma’ruf Amin adalah produk dari Pemilu, yang sah dan konstitusional. Sehingga, berbagai upaya mengganggu pelantikan terhadap Joko Widodo dan Kiai Ma’ruf Amin merupakan tindakan inkonstitusional,” kata Basarah kepada wartawan Senin, (14/10).
Menurutnya, Indonesia sebagai negara demokratis telah memastikan bahwa sistem presidensil tetap harus dijaga selama lima tahun mendatang. Basarah tak ingin ada upaya penjatuhan kekuasaan melalui upaya apapun.
“Wajib dijaga fix term kekuasaan pemerintahan selama 5 tahun dan tidak boleh dijatuhkan karena alasan politik,” tegas Basarah.
Dikatakannya, upaya kekerasan seperti aksi-aksi terorisme dan penyerangan terhadap pejabat negara harus dilawan. Karena, kata Basarah, perilaku itu jelas bertentangan dengan konstitusi dan hukum di Indonesia.
“Bangsa Indonesia tidak boleh gentar menghadapi aksi terorisme. Sudah jelas bahwa tujuan dari terorisme adalah membuat rasa takut,” papar Ketua DPP PDIP itu.
Menurut dia, yang menjadi target atau sasaran adalah pejabat negara. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari doktrin Thoghut dan Aimmatul Kufr (pemimpin kafir).
Basarah melihat, aparat dan penyelenggara negara dianggap menghalangi tujuan kelompok teror mewujudkan Daulah Islamiyyah. Dia meminta aparat penegak hukum untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan aksi teror.
“Kejadian penusukan terhadap Menkopolhulam Wiranto menunjukkan bahwa pelaku bisa mendekat ke target tanpa ada deteksi dini dari aparat,” sebut Basarah.