Jakarta, b-Oneindonesia – DPR RI dapil Papua mendesak pemerintah membangun smelter (pabrik pengolahan tambang) di Papua. Bila perlu pembangunan smelter di Gresik yang saat ini terkatung-katung dipindahkan ke Papua.
Robert J Kardinal, DPR asal daerah pemilihan Papua Barat yang mendesak pemerintah sebagai pemilik mayoritas saham di PT Freeport Indonesia (PT FI) untuk memindahkan pembangunan smelter di Gresik yang saat ini terkatung-katung untuk dibangun di wilayah Papua.
Politikus Partai Golkar ini yakin, PT FI tidak akan punya kendala apapun terutama aspek finansial untuk memindahkan smelter Gresik ke Papua. Ia meyakini jika Papua memiliki smelter, maka roda ekonomi dan pembangunan di Papua akan berputar lebih cepat.
“Rakyat Papua butuh keseriusan pemerintah untuk membangun Papua dan salah satunya memindahkan pembangunan smelter yang ada saat ini. Masa Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara bisa dibangun smelter sementara di Papua tidak bisa,” tegas Robert, di Jakarta, kemarin.
Sejatinya, kata Robert, Presiden Jokowi saat berkunjung ke kawasan tambang Freeport, Papua, tahun lalu melalui Menteri BUMN yang kala itu masih dijabat Rini Soemarno telah menginstruksikan agar pengelola tambang emas Grasberg ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang. Pengelolaan tambang ini harus mampu meningkatkan dan mendorong ekonomi nasional. Khususnya di kawasan Papua sehingga kelak masyarakat bisa lebih mandiri jika kelak aktivitas pertambangan oleh PT Freeport tak ada lagi.
Salah satu program yang dilontarkan Presiden Jokowi saat itu, kata Robert, adalah membangun smelter di dekat lokasi tambang sehingga masyarakat bisa mendapatkan benefit dari pertumbuhan ekonomi.
Sayangnya, hingga saat ini program tak juga terealisasi. Ironisnya lagi, tambah Robert, pembangunan smelter yang ada di Gresik juga terkatung-katung. Masyarakat Papua jangan dipaksa lagi mengemis soal ekonomi ke PT FI. Masa hasil tambang yang ada di Papua kemudian dipindahkan ke Jawa Timur sekarang ke Maluku Utara.
PT FI sebenarnya punya kemampuan bangun smelter di Papua, tapi kenapa di Papua tidak mau. dengan kepemilikan saham pemerintah di PT. FI sudah 51 persen mari kita sama-sama membangun Papua dengan hati supaya kekayaan alam Papua bisa dirasakan manfaatnya juga bagi masyarakat Papua,” tegas Robert.
Lebih lanjut, Komisi X DPR ini menegaskan, akan banyak manfaat yang dirasakan masyarakat Papua jika smelter di provinsi itu. Salah satunya juga bisa mendorong program listrik di Papua. di Era Presiden BJ Habibie ada semangat untuk membangun PLTA di Membrano, namun sayang program ini terhenti di tengah jalan.