Jakarta, b-Oneindonesia – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah segera menyiapkan skema vaksinasi massal penangkal virus Covid-19. Mengingat penyebaran virus Covid-19 yang semakin meluas, sementara proses pengadaan vaksinnya masih sangat terbatas.
Berkat kerjasama Indonesia dengan China melalui PT Bio Farma dengan Sinovac Biotech Ltd, telah menyelesaikan uji klinis tahap I, II dan sekarang masuk tahap III dengan melibatkan 1.620 relawan. Saat ini Bio Farma tengah melakukan uji klinis tahap III yang diperkurakan akan selesai pada akhir tahun ini. Mengingat bahan baku vaksin baru masuk dari China bulan November, maka diharapkan pada Februari 2021 vaksin Corona dari Bio Farma sudah bisa digunakan oleh masyarakat.
“Mulai November 2020 hingga Desember 2021, Indonesia akan mendapatkan sekitar 260 juta bahan baku (bulk) vaksin CoronaVac dari Sinovac. Ketersediaan 260 juta bulk tersebut akan membuat Bio Farma bisa memproduksi sendiri 130 juta vaksin. Indonesia juga menjalin kerjasama dengan Uni Emirat Arab melalui Bio Farma dan G-42 untuk pengadaan 10 juta vaksin Sinopharm pada Desember 2020. Kita patut bangga, karena tak semua negara bisa mendapatkan komitmen pengadaan vaksin dari lembaga farmasi terkemuka dunia,” ujar Bamsoet usai berkunjung ke PT Bio Farma, di Bandung, Selasa (15/9/20).
Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Arsul Sani, Fadel Muhammad, dan Hidayat Nur Wahid (virtual). Direksi PT Bio Farma yang hadir antara lain Direktur Utama Honesti Basyir, Direktur Keuangan dan Mitra Bisnis IGN Suharta Wijaya, Direktur Operasi M Rahman Roestan, Direktur Pemasaran, Penelitian, dan Pengembangan Sri Harsi, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito.
Bamsoet mengingatkan, ada 260 juta penduduk Indonesia yang perlu di vaksin. Sementara kesediaan vaksin yang siap pakai dari Sinovac maupun G-42, jumlahnya sangat terbatas. Perlu political will dari pemerintah untuk mengutamakan siapa saja yang berhak mendapatkan vaksin di periode awal ini.
“Sesuai saran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), peruntukan awal vaksin harus diutamakan kepada tenaga medis dan kesehatan, kita tentu sangat setuju. Selanjutnya kepada kalangan yang rentan terpapar Covid-19. Siapa saja kalangan yang rentan inilah yang perlu di breakdown lebih jauh. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial,” tutur Bamsoet.
Bamsoet meyakini, sebagai induk holding BUMN bidang Farmasi (membawahi PT Kimia Farma dan PT Indofarma), Bio Farma dalam jangka panjang bisa memproduksi sendiri vaksin penangkal virus Covid-19 sesuai strain virus Covid-19 yang ada di Indonesia. Presiden Joko Widodo menyebutnya sebagai Vaksin Merah Putih, yang dikerjakan paralel antara Bio Farma dengan Kementerian Riset dan Teknologi serta Lembaga Eijkman dan perguruan tinggi.
“Memiliki pengalaman lebih dari 130 tahun di bidang farmasi, Bio Farma punya rekam jejak dan kredibilitas yang tak perlu diragukan. Sebagai produsen vaksin terbesar di kawasan Asia Tenggara, produk yang dihasilkan Bio Farma sudah digunakan di lebih dari 150 negara. Memproduksi vaksin sesuai strain virus Covid-19 yang berkembang di Indonesia, bukan hal yang sulit bagi Bio Farma,” tandas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini mengungkapkan, Presiden Joko Widodo menargetkan pada Januari 2021 uji klinis selama sepuluh bulan terhadap Vaksin Merah Putih sudah bisa dilakukan. Sehingga pada kuartal ketiga 2021, Indonesia sudah bisa memproduksi sendiri Vaksin Merah Putih dengan target produksi mencapai 320 juta di tahun 2022. Sekitar 96 juta penduduk yang tergabung dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS akan mendapatkan vaksin tersebut secara gratis. Sementara masyarakat umum lainnya bisa membeli dengan harga terjangkau.
“Selain pengadaan vaksin, pemerintah juga perlu menyiapkan sarana dan prasarana lainnya dalam menyiapkan vaksinasi massal terhadap rakyat Indonesia. Seperti jarum suntik, kotak penyimpanan vaksin maksimal suhu 8 derajat celcius, dan lainnya. Ini akan menjadi sejarah pertama vaksinasi terbesar yang dilakukan bangsa-bangsa dunia, termasuk Indonesia. Persiapannya harus dilakukan sejak sekarang, agar nanti tak kedodoran” ujar Bamsoet.
RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO,
SELASA 15 SEPTEMBER 2020
1. Menteri Kesehatan mengatakan bahwa persentase kasus aktif covid-19 di Indonesia saat ini berada di angka 25,02 persen, yaitu sedikit lebih tinggi dari rata-rata dunia yang berada di angka 24,78 persen, respon Ketua MPR RI :
A. Meminta masyarakat untuk menyadari bahwa kasus positif covid-19 di tanah air sangat menghawatirkan, untuk itu MPR mengajak seluruh masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak dengan orang lain, dan rajin mencuci tangan, baik masyarakat di tingkat kelurahan, desa, RT, maupun RW.
B. Mendorong pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar fokus dalam menentukan dan menerapkan berbagai kebijakan penanganan dan penanggulangan covid-19, dengan menitikberatkan pada kesehatan masyarakat.
C. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan/Kemenkes, juga memperhatikan penerapan protokol keamanan dan kesehatan bagi tenaga medis di lingkungan rumah sakit, agar rumah sakit menjadi tempat yang aman dan tidak menjadi kluster baru penyebaran virus corona.
D. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, agar memperhatikan secara khusus kasus pasien covid-19 tanpa gejala dan gejala ringan, dengan memastikan ketersediaan kapasitas dan fasilitas ruangan isolasi, agar mereka tidak melakukan isolasi mandiri di rumah yang berpotensi menularkan kepada keluarga atau lingkungan sekitar karena isolasi mandiri di rumah tidak efektif memutus penularan virus corona.
E. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, untuk melakukan kontrol lapangan dan memastikan jumlah tempat tidur serta ICU di rumah sakit rujukan covid-19 untuk pasien dengan kasus berat, tersedia dengan kapasitas yang mencukupi dan memadai.
F. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, membuat standard operational procedure (SOP) dalam penempatan pasien di RS dan persiapan tenaga medis yang akan ditugaskan di rumah sakit rujukan.
G. Mendorong pemerintah untuk mempersiapkan langkah dan strategi jangka berkelanjutan, jangka menengah, dan jangka pendek, terhadap penanganan pandemi covid-19, agar pemulihan kesehatan dan ekonomi dapat terus dilakukan sesuai dengan penahapan yang dicanangkan.
2. Pemerintah tengah menyiapkan langkah perluasan sasaran penerima bantuan subsidi gaji, dengan penerima bantuan bukan hanya pekerja bergaji rendah saja namun kepada seluruh tenaga kerja honorer, respon Ketua MPR RI :
A. Mendukung langkah pemerintah tersebut, dan berharap perluasan bantuan ini dilakukan agar jaring pengaman sosial yang disiapkan pemerintah benar-benar dapat menyentuh seluruh masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.
B. Mendorong pemerintah segera mematangkan formulasi yang akan digunakan termasuk mengenai nominal bantuan dan periode pencairannya, sehingga bantuan dapat segera direalisasikan dan dirasakan manfaatnya oleh para pekerja yang terdampak.
C. Mendorong pemerintah segera melakukan pendataan tenaga kerja honorer yang berhak menerima bantuan sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan, agar dalam merealisasikan perluasan bantuan subsidi gaji, dapat dilakukan secara merata dan tepat sasaran dan diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dalam memulihkan konsumsi rumah tangga, sehingga dapat mengembalikan pertumbuhan ekonomi yang sempat minus di kuartal II 2020.
D. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, terus melakukan monitoring dan evaluasi dalam setiap pencairan bantuan subsidi gaji, agar didapat solusi yang tepat untuk setiap kendala yang terjadi.
3. Adanya pemotongan dana Bantuan Operasional Pendidikan/BOP di tahap pertama yang diperuntukkan bagi pesantren dari Kementerian Agama/Kemenag, respon Ketua MPR RI :
A. Mendorong Pemerintah, dalam hal ini Kemenag bersama aparat hukum dan Satgas Saber Pungli, untuk melakukan pengawasan yang ketat disamping melakukan audit secara menyeluruh perihal pemotongan dana BOP bagi pesantren tersebut, dan memberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku terhadap pihak-pihak yang terbukti tidak bertanggung jawab dalam proses penyaluran BOP.
B. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemenag, agar menjelaskan kepada publik, pesantren mana saja yang menerima dana BOP tersebut, sehingga basis transparansi anggaran negara yang dikeluarkan oleh Kemenag kepada pesantren dapat jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
C. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemenag, agar mengevaluasi dan memperbaiki proses penyaluran BOP yang sudah dilaksanakan kepada pesantren, agar dana BOP yang disalurkan dapat sampai tepat sasaran dan digunakan untuk kebutuhan pendidikan pesantren.
D. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemenag, berkomitmen untuk tetap merealisasikan dana BOP dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,59 triliun untuk membantu sejumlah pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam yang terdampak pandemi covid-19, dan dapat tersalurkan dengan baik, serta tidak ada penyelewengan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.