Denpasar, b-Oneindonesia – Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI memberikan apresiasi atas deteksi dini dan cegah dini Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Bali terhadap rencana pelaksanaan tiga agenda internasional di provinsi tersebut pada beberapa waktu mendatang. Mulai dari IPU bulan Maret 2022, P20 bulan September 2022 hingga KTT G20 bulan November 2022 nanti.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto menyebutkan upaya deteksi dari Binda Bali sangat penting, sebab akan menjadi rujukan kebijakan pemerintah dan para pemangku kepentingan.
“Agar pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat berlangsung dalam situasi aman, lancar serta terkendali,” kata Anton bertindak sebagai Ketua Tim Kunker ini saat pertemuan dengan Kepala Binda Bali beserta jajarannya di Denpasar, Bali, Sabtu (19/2/2022).
Anton pun berharap, kelancaran kegiatan internasional di Bali nanti akan dapat meningkatkan prospek dan nilai tambah Indonesia dalam kancah dunia internasional.
“Maka kami mendorong Binda Bali untuk terus berkoordinasi dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan deteksi dini terhadap situasi dan kondisi bali,” kata politisi Partai Demokrat itu.
Koordinasi dan sinergi itu diperlukan agar pelaksanaan ketiga acara tersebut dapat berlangsung sukses tidak hanya dari segi ekonomi tapi juga dari segi geopolitik di kancah internasional.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin turut menanyakan kepada Binda Bali soal kemungkinan regulasi yang akan diterapkan bagi para delegasi asing yang akan mendatangi acara internasional itu.
Atau memang ada kekhususan bagi delegasi tersebut untuk dapat memperoleh pelonggaran ketika masuk ke Bali.
Sementara wisatawan asing reguler, menurut Nurul, harus melewati prosedur ketat, hal itu menciptakan iklim yang tidak terlalu baik bagi pemulihan ekonomi khususnya sektor pariwisata di Pulau Dewata.
Padahal warga luar negeri yang masuk ke Bali juga telah melewati proses pemeriksaan Covid di negara masing-masing. Ia menilai prosedur untuk berwisata saat ini masih kurang mendukung pemulihan sektor tersebut.
“Jadi mungkin nanti (Binda Bali) bisa kasih masukan ini ke pihak terkait saat rapat gabungan,” jelasnya.