Jakarta, b-Oneindonesia – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berharap pemerintah tetap mengambil kebijakan untuk menjaga kebutuhan konsumsi masyarakat terkait dampak wabah Covid-19 yang berkembang dewasa ini. DPD RI memberi apresiasi terhadap langkah yang diambil Pemerintah dalam menjaga stock kebutuhan konsumsi masyarakat tersebut.
Demikian pendapat Ketua DPD RI, AA Lanyalla Mahmud Mattaliti menyikapi perkembangan wabah Covid-19, terhadap sektor perekonomian di berbagai daerah di Indonesia (20/3).
Dikatakannya lebih lanjut, terdapat dua strategi untuk menjaga perekonomian masyarakat tetap stabil dengan baik, yaitu melalui Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan Sosial (bansos). Dua strategi tersebut perlu dikucurkan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dan melawan dampak dari ekonomi yang lesu. Lanyalla menilai kedua bantuan tersebut sebaiknya segera dicairkan oleh pemerintah, sehingga ekonomi domestik tetap terjaga di kisaran 5 persen.
“Bansos tahap pertama perlu segera dicairkan untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Strategi ini untuk menjaga tingkat konsumsi di masyarakat guna menopang pertumbuhan ekonomi domestik tetap stabil,” jelasnya.
Selain perekonomian masyarakat, menurut Lanyalla juga perlu memperhatikan nasib para pekerja harian lepas yang terdampak wabah Covid-19. Para pekerja harian lepas yang masuk kategori masyarakat kurang mampu ini perlu mendapat bantuan khusus dari pemerintah. Bantuan tersebut dapat diambil dari Dana Insentif Daerah (DID) yang selama ini rutin diberikan pemerintah berupa pemberian bantuan secara tepat sasaran.
“Pemerintah harus memastikan bahwa bantuan khusus yang dibayarkan kepada mereka yang berpenghasilan rendah harus secara penuh dan tepat sasaran,” ujar Lanyalla, yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Jawa Timur ini.
Wabah Covid-19 juga dinilainya bisa mempengaruhi stock komoditas pangan di masyarakat. Hal tersebut dinilai Lanyalla akan menyulitkan kalangan masyarakat yang kurang mampu dalam mengkonsumsi bahan pangan.
“Pemerintah diharapkan membuat posko pangan murah di setiap kelurahan untuk keluarga tidak mampu. Tentunya yang sudah dinyatakan wilayah karantina terbatas,” imbuhnya.
Lanyalla juga mengharapkan pemerintah perlu menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi yang diakibatkan oleh COVID-19. Salah satu stimulus yang dapat diberikan adalah keringanan pajak, yang meliputi keringanan pajak penghasilan 21 (PPh 21), PPh 22, dan PPh 25, serta percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN).
Hal tersebut dapat diberikan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Khusus untuk insentif PPN tersebut akan meningkatkan daya beli masyarakat di tengah perlambatan ekonomi akibat meluasnya virus corona.
“Dalam pengurangan PPN ini tentunya pemerintah akan kehilangan penerimaan pajak yang cukup besar. Namun hal tersebut perlu diambil di tengah kondisi ekstrem ini untuk menghindari hal yang lebih buruk lagi,” ujar Lanyalla.