Jakarta, b-Oneindonesia – Komite 1 DPD RI melakukan audiensi dan rapat bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Kantor Kemedes PDTT Selasa (26/01). Komite 1 DPD RI yang diketuai Senator asal Aceh H. Fachrul Razi M.I.P disambut oleh Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar.
Dihadapan para Senator, Menteri Gus Halim menjelaskan, tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 yang harus mengacu pada Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.
Menanggapi terkait program SDGs Desa yang digagas oleh Kementerian tersebut, Ketua Komite 1 DPD RI Fachrul Razi sangat mengapresiasi program langkah yang diambil oleh Kemendes PDTT dan siap mensosialisasikan program tersebut karena menurutnya ini merupakan sebuah terobosan dari Kemendes PDTT untuk memajukan desa di seluruh Indonesia.
Fachrul Razi mengatakan SDGs Desa harus didukung oleh seluruh pihak terkait karena pada prinsipnya program SDGs Desa merupakan upaya terpadu untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Gus Halim menjelaskan, saat ini sudah memasuki tahap pemutaakhiran data di setiap desa. Data itu juga yang akan menentukan arah kebijakan maupun pembangunan desa secara berkelanjutan berdasarkan SDGs Desa.
“Kuncinya adalah data mikro karena level yang kita garap data mikro, tidak mungkin kita mengambil kebijakan yang tepat kalau datanya bukan data mikro,” kata Gus Halim.
Gus Halim menerangkan, melalui data yang berbasis RT dan RW sebagaimana dikumpulkan oleh para Pendamping Desa tersebut dapat membantu desa memetakan masalah yang harus segera dirampungkan dan penerapan SDGs Desa.
Dengan demikian, program pembangunan desa dapat dipastikan akan berbasis pada kebutuhan, bukan atas dasar keinginan oknum tertentu. “Dengan tahu masalahnya maka perencanaan pembangunan desa betul-betul berbasis pada kebutuhan,” terang Gus Halim.
Gus Halim kembali menegaskan, senator DPD juga dapat melihat langsung data apabila ingin mengetahui potret desa di seluruh Indonesia.
“Kita upayakan memiliki data mikro terkait kondisi desanya dan rekomendasi apa dari desa tersebut. Bisa dilihat oleh siapapun, bukan hanya oleh Kepala Desa, tapi siapa saja,” pungkasnya.
Ketika menyinggung soal rencana revisi UU Desa yang akan diinisiasi oleh Komite I DPD RI, Gus Halim berterimakasih jika usia UU Desa yang berusia 7 tahun perlu dilakukan ditelaah lebih dahulu, didiskusikan lebih mendalam, baru nanti dilihat lagi seperti apa hasil diskusinya yang bisa menjadi rekomendasi.
“Banyal hal yang sudah tertangani oleh UU Desa. Soal BUMDes misalnya, walapun tidak melalui UU Desa, soal badan hukum BUMDes kini sudah diperjelas oleh PP turunan dari UU Cipta Kerja,” ujar Gus Halim.
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar
Menjawab pertanyaan dari Komite I DPD RI soal multitafsir 3 kelembagaan kementerian yang mengurusi desa, Menteri Desa Abdul Halim menjawabnya dengan diplomatis.
“Kemendes, Kemendagri dan Kemenkeu sudah clear secara politis, belum secara regulasi. Diskusi kami akan terus berlanjut”, tegas Gus Halim.
Fachrul Razi yang memimpin delegasi dari Komite I DPD RI mengatakan, salah satu tujuan revisi UU Desa yang akan dilakukan oleh Komite I adalah untuk memperkuat Kemendes PDTT dan melindungi kepala desa agar tidak mudah dikriminalisasi.
Menanggapi paparan Mendes PDTT soal SDGs Desa, Fachrul Razi mengatakan Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengaku mengapresiasi konsep SDGs Desa yang digagas Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar.
“Pak La Nyalla berencana menggelar seminar yang khusus membahas SDGs Desa yang digagas oleh Gus Halim. “Saya ingin menyampaikan pesan Ketua DPD, ketua sangat tertarik dengan SDGs Desa dan berencana mengadakan seminar SDGs Desa,” kata Fachrul Razi .
Sebelum bersurat secara resmi, lanjut senator asal Aceh itu, La Nyalla juga meminta Gus Menteri agar bersedia menjadi narasumber dalam seminar yang akan diikuti oleh seluruh Kepala Desa di Indonesia secara virtual tersebut. “Nanti mohon dibantu juga bagaimana Kepala-kepala desa bisa ikut seminarnya,” imbuh Fachrul Razi.
Sementara itu Wakil Ketua Komite I DPD RI Fernando Sinaga yang juga Ketua Timja Desa mengaku sangat mengapresiasi konsep SDGs Desa yang digagas Gus Menteri. Menurutnya, SDGs Desa adalah mimpi besar masyarakat Indonesia yang harus pikul bersama agar menjadi ringan. “Ini adalah mimpi besar, berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Kita harus kerja bersama-sama,” kata Fernando
Turut hadir dalam pertemuan tersebut yakni, DPD RI Jialyka Maharani, senator muda yang mendampingi Fachrur Razi dan Fernando Sinaga.
Sementara Gus Halim didampingi Sekjend Kemendes PDTT, Taufik Madjid, Dirjen Pembangunan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Harlina Sulistyorini dan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Rosyidah Rachmawaty.