Pertemuan Bamsoet & Tommy Soeharto Akan Kembangkan Sports Automotive Tourism

Jakarta, b-Oneindonesia – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang juga Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) mengungkapkan salah satu tokoh balap otomotif nasional, Tommy Soeharto, mendukung masuknya tokoh-tokoh muda pembalap berprestasi kebanggaan Indonesia dalam kepengurusan IMI Pusat 2021-2024.

“Sebagai Dewan Pembina, Mas Tommy Insya Allah akan menghadiri pelantikan pengurus IMI Pusat 2021-2024, yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 10 Februari 2021, seusai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dukungan Mas Tommy melengkapi dukungan dari para pembina dan tokoh otomotif lainnya. Semakin memberikan tambahan amunisi dan semangat bagi IMI dalam memajukan industri dan olahraga otomotif di Indonesia,” ujar Bamsoet yang didampingi para pengurus IMI Pusat yang juga para pembalap berprestasi Indonesia seperti Rifat Sungkar, Ananda Mikola, Dharma Mangkuluhur Tommy Soeharto dan Sadikin Aksa, usai bertemu Tommy Soeharto, di Jakarta, Selasa (26/1/21).

Bamsoet menjelaskan, sebagai salah satu tokoh yang ikut mengembangkan Sirkuit Internasional Sentul, Tommy Soeharto bersama IMI juga akan memasifkan pengembangan Sirkuit Sentul menjadi salah satu destinasi sport automotive tourism nasional. Bahkan, karena rasa cintanya terhadap olahraga otomotif, Tommy Soeharto mendukung rencana IMI membangun Sirkuit Gokart standart internasional di daerah Pecatu, Bali.

“Sirkuit Internasional Sentul merupakan monumen bersejarah, saksi lahirnya banyak pembalap nasional yang mengharumkan nama Indonesia di berbagai kejuaraan internasional. Bersama IMI, kita akan mengembalikan kembali kejayaan Sirkuit Internasional Sentul. Bahkan tak hanya menjadi lintasan balap yang mampu menyelenggarakan berbagai event internasional, melainkan juga menjadi pusat industri otomotif sekaligus menjadi destinasi sport automotive tourism nasional yang akan memikat dunia,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga mengapresiasi dukungan Tommy Soeharto atas rencana IMI membangun Sirkuit Gokart bertarap internasional di daerah Pecatu, Bali. Keberadaannya akan semakin menambah banyak destinasi sport automotive tourism di Indonesia, khususnya di Bali. Sekaligus menyemarakan Bali sebagai destinasi wisata paling lengkap di dunia.

“Tentunya kita harapkan akan melahirkan banyak pembalap Gokart dari Indonesia. Semakin banyak lintasan sirkuit yang dibangun, semakin banyak anak bangsa memiliki tempat berlatih. Semakin banyak pula event kejuaraan internasional yang diadakan, sehingga bisa semakin meningkatkan skill para pembalap. Kepedulian Mas Tommy di dunia industri dan olahraga otomotif, telah menjadi inspirasi sekaligus patut ditiru oleh siapapun,” pungkas Bamsoet.

RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
SELASA 26 JANUARI 2021

1. Pemerataan program bantuan dan jaminan sosial bagi pekerja terkendala cakupan kepesertaan BP Jamsostek yang masih terbatas. Hal tersebut dapat terlihat dari menurunnya jumlah peserta BP Jamsostek akibat banyaknya perusahaan yang terdampak pandemi, respon Ketua MPR RI :

A. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama dengan BP Jamsostek dan pihak perusahaan untuk dapat mengatasi persoalan klasik kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja tersebut dengan meminta data akurat yang berpatokan pada data BP Jamsostek seperti subsidi upah dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang akan diluncurkan pemerintah.

B. Meminta komitmen pemerintah untuk memberikan solusi konkret atas polemik kepesertaan tersebut, mengingat isu krusial yang berulang harus menjadi sorotan pemerintah khususnya kepesertaan di BP Jamsostek yang menurun dan banyaknya perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban karena terdampak pandemi Covid-19, dengan memberikan bantuan agar kepesertaan mereka tidak gugur.

C. Meminta pemerintah untuk meminta data perusahaan sebagai pertimbangan dalam menentukan sikap terhadap perusahaan yang tidak patuh, baik dalam pemberian penghargaan ataupun pemberian sanksi, mengingat kasus pemutusan hubungan kerja dan merumahkan karyawan terus meningkat selama pandemi Covid-19.

D. Meminta BP Jamsostek untuk dapat membuka desk khusus untuk menerima pendaftaran secara pribadi dari pekerja, mengingat faktanya pekerja yang belum didaftarkan oleh perusahaannya ke BP Jamsostek tidak bisa mendaftarkan diri secara langsung. Padahal, hal ini sudah diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-IX/2011 dan Putusan MK Nomor 82/PUU-X/2012.

2. Upaya menekan penularan Covid-19 melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dinilai belum efektif karena lemahnya pengawasan, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan Satgas Penanganan Covid-19 untuk meningkatkan pengawasan terhadap pekaksanaan PPKM, dengan mempertegas sikap terhadap pelanggar protokol kesehatan di ruang publik, sehingga kasus aktif dapat semakin ditekan dan dikendalikan secara optimal.

B. Meminta pemerintah daerah dan Satgas Penanganan Covid-19 meningkatkan kerjasama dengan aparat TNI-Polri dalam menggencarkan operasi yustisi dengan pendekatan yang humanis namun tegas, sekaligus mengendalikan mobilitas masyarakat khususnya pada saat akhir pekan.

C. Meminta pemerintah daerah dan Satgas Penanganan Covid-19 daerah dapat mengoptimalkan peran tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama, hingga Babinsa dan Babinkamtibnas untuk ikut mengawasi penerapan protokol kesehatan di lingkungan tempat tinggal, disamping terus mengedukasi masyarakat tentang kondisi persebaran Covid-19 yang makin tinggi, sehingga masyarakat dapat memahami, menumbuhkan kesadaran dan dapat secara patuh menaati kebijakan pemerintah yang berlaku.

D. Meminta kepada seluruh pihak, baik dari kalangan pemerintah hingga masyarakat untuk bersama-sama berkomitmen memutus rantai penyebaran Covid-19, mengingat hal tersebut membutuhkan dukungan dari semua pihak, baik dalam kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan maupun dalam menjaga kesehatan diri.

3. 153 warga negara asal China masuk ke Indonesia lewat Terminal III Bandara Soekarno Hatta, Tangerang pada Sabtu (23/1).

A. Mendorong pemerintah segera menjelaskan hal tersebut, baik konsistensi pemerintah dalam menjalankan aturan terkait larangan warga negara asing/WNA masuk ke wilayah Indonesia sampai 8 Februari 2021, beserta dasar hukum yang membolehkan masuknya WNA asal Cina, dan juga pemerintah harus menjelaskan urgensi datangnya 153 WNA tersebut.

B. Mendorong pemerintah mensosialisasikan terkait kelompok WNA yang mendapatkan pengecualian untuk masuk ke Indonesia, sehingga terdapat kejelasan yang valid mengenai siapa saja WNA yang masih bisa masuk ke wilayah Indonesia dan mana yang tidak.

C. Mendorong pemerintah untuk berkomitmen dalam mencegah penyebarluasan covid-19 di Indonesia, dan virus-virus varian baru corona lainnya, dengan memperketat larangan masuknya WNA dengan alasan apapun.

D. Mendorong pemerintah, apabila memang terdesak untuk memasukkan WNA ke Indonesia, agar memperketat prosedur perizinan termasuk kondisi kesehatan dan kewajiban menerapkan protokol covid-19, salah satunya dengan memastikan WNA memiliki surat tes bebas covid-19 yang valid dan melakukan karantina sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

4. Langkah melacak (tracing) pasien covid-19 dan melacak orang-orang yang melakukan kontak dekat dengan pasien covid-19 belum memenuhi standar yang ditentukan oleh World Health Organization/WHO, sehingga upaya memutus mata rantai penularan covid-19 masih sulit tercapai di Indonesia, respon Ketua MPR RI:

A. Mendorong pemerintah agar dalam melakukan tracing memenuhi standar yang ditetapkan WHO, serta menambah kapasitas pelacakan sesuai dengan standar yang ditentukan yaitu minimal 30 orang yang kontak dengan pasien covid-19, mengingat selama ini Indonesia baru berhasil melacak rata-rata sekitar 10-15 orang yang kontak erat dengan pasien covid-19.

B. Mendorong pemerintah untuk menambah jumlah orang yang akan dites covid-19, dan melakukan tes tersebut secara gratis dan berkala, terutama di wilayah yang memiliki jumlah kasus covid-19 yang tinggi, serta mengharapkan kerjasama dari masyarakat agar bersedia untuk dites covid-19.

C. Mendorong pemerintah memastikan pendataan terhadap pasien positif covid-19 adalah data yang valid, sehingga mempermudah untuk dilakukan pelacakan.

D. Mendorong pemerintah untuk mengkaji dan mencari inovasi strategi serta solusi terhadap penanganan covid-19, apabila didapati hasil evaluasi sejumlah kebijakan seperti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat/PPKM, pembatasan sosial berskala besar/PSBB, dan lainnya, masih belum dapat memutus mata rantai covid-19.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *