Jakarta, b-Oneindonesia – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan tantangan dunia ke depan disaat dan pasca pandemi Covid-19 sangatlah berat. International Monetary Fund (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan terkontraksi hingga minus 4,9 persen, lebih rendah dari prediksi sebelumnya sebesar minus 3 persen. Bank Dunia juga memperkirakan produk domestik global dunia akan terkoreksi menjadi minus 5,2 persen pada tahun 2020.
“Para ahli ekonomi juga memperkirakan setengah lapangan pekerjaan di dunia akan hilang dan tidak akan kembali lagi. Dunia Industri akan berubah total. Kita akan semakin individualistik dan lebih cepat masuk ke dalam era teknologi, digitalisasi dan robotik. Dunia tak akan sama seperti dahulu. Karenaya kita pun harus bersiap diri melakukan perubahan,” ujar Bamsoet saat menyampaikan orasi kebangsaan pada pelantikan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) periode 2020-2022, yang dilakukan secara virtual, di Jakarta, Jumat (26/6/20).
Bamsoet memaparkan, pada kuartal pertama tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia meskipun tidak tinggi, tetapi juga tidak buruk, yakni sekitar 2,97 persen. Masih lebih baik bila dibandingkan dengan negara-negara lain, misalnya Malaysia 0,7 persen, Singapura minus 0,7 persen, Thailand minus 1,8 persen, Tiongkok minus 6,8 persen, Jepang minus 2,2 persen, Inggris minus 2 persen, ataupun Jerman minus 2,2 persen.
“Namun, pada kuartal kedua diprediksi pertumbuhan ekonomi nasional akan terkoreksi menjadi minus 3,8 persen. Dengan melemahnya daya beli dunia, otomatis nilai ekspor kita juga menurun. Melemahnya produksi juga berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran. Diprediksi hingga tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka berpotensi naik mencapai 10,7 juta sampai 12,7 juta orang,” jelas Bamsoet.
Bamsoet mengungkapkan, kondisi keuangan Indonesia dan juga banyak negara dunia lainnya sedang mengalami hantaman keras. Bisa dilihat dari penerimaan pajak yang terpukul, per April 2020 turun 3,1 persen menjadi Rp 376,3 triliun dengan defisit APBN mencapai Rp 74,5 triliun. Total hutang juga tak sedikit. Per April 2020, tercatat mencapai Rp 5.172,48 triliun yang terdiri dari Rp 4.338,44 triliun atau 83,9 persen dari Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 834,04 triliun atau 16,1 persen berasal dari pinjaman luar dan negeri. Di mana Rp 9,92 triliun berasal dari pinjaman dalam negeri dan Rp 824,12 triliun dari pinjaman luar negeri.
“Kondisi permasalahan perekonomian ini sebaiknya tidak direspon dengan solusi instan, semisal dengan mengajukan hutang baru. Pemerintah harus mengedepankan berbagai terobosan dan inovasi melalui optimalisasi kinerja Kementerian Keuangan. Pemerintah juga harus fokus menyelesaikan masalah pandemi Covid-19, tanpa selesainya pandemi sulit bagi kita merestart kembali bangkitnya ekonomi,” ungkap Bamsoet.
Lebih lanjut Bamsoet menambahkan, selain pelemahan pada pertumbuhan perekonomian, pandemi juga telah mengoreksi paradigma pergeseran geopolitik global. Masyarakat global tersadarkan bahwa tidak ada satu pun negara di dunia, sekuat apapun kedudukan geopolitiknya, yang akan mampu bertahan secara mandiri untuk memajukan dan mempertahankan kesinambungan ekonominya.
“Wacana tradisional yang mendewakan negara-negara tertentu sebagai pusat kekuasaan dunia akan terkoreksi dengan sendirinya, karena negara-negara tersebut pun tidak kuasa menahan gelombang dan dampak pandemi. Sebagaimana terlihat di Amerika Serikat hingga Brazil, yang masih belum mampu menangani Covid-19, bahkan juga telah merembet ke berbagai krisis lainnya seperti krisis ekonomi, sosial hingga politik,” tandas Bamsoet.
Melihat berbagai tantangan dan akibat yang ditimbulkan dari pandemi Covid 19, Dewan Pakar KAHMI ini mendorong kader HMI dapat mengambil peran sebagai generator dan dinamisator pembangunan. Organisasi HMI harus senantiasa menyiapkan kader tangguh yang bisa menjadi nahkoda maupun awak kapal yang bisa saling bekerjasama, membawa bahtera selamat dari berbagai badai yang menghantam.
“Bahtera hanya akan mampu bertahan apabila seluruh awak turut serta bahu membahu bekerja sama menyelamatkan bahtera. Apalagi, penumpang bahtera adalah pemuda yang berlabel mahasiswa. Ke depan, akan banyak dinamika, tantangan, dan liku-liku perjuangan dalam menjalankan organisasi, kalian harus menyiapkan diri sejak sekarang,” ujar Bamsoet.
RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO,
JUMAT, 26 JUNI 2020
1. Dimasa pembelajaran jarak jauh selama tiga bulan, banyak guru yang hanya memberikan siswa tugas-tugas berupa soal, hal ini dinilai membebani dan membuat siswa jenuh belajar dari rumah, respon Ketua MPR RI :
A. Mendorong pemerintah dapat meninjau ulang sistem belajar dan mengajar yang demikian, serta pemerintah menginstruksikan agar tenaga pengajar atau guru untuk meningkatkan kompetensi digital, sehingga pola pembelajaran jarak jauh dapat lebih efektif.
B. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemendikbud, untuk menyederhanakan kurikulum agar lebih adaptif untuk diterapkan dengan sistem pembelajaran jarak jauh, dikarenakan sistem tersebut berbeda dengan sistem belajar tatap muka, sehingga dapat membuat siswa memahami dan menguasai konsep dan inti dari setiap pembelajaran.
C. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, dalam menentukan kurikulum pembelajaran jarak jauh untuk memperhatikan sejumlah aspek seperti materi pelajaran yang diberikan, jam pelajaran yang lebih singkat, guru yang interaktif dengan peserta didik, hingga kendala psikologis maupun teknis antara siswa, orang tua, dan guru.
D. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, perlu meningkatkan sosialisasi yang masif jika pelaksanaan pembelajaran jarak jauh kembali diterapkan, sehingga orang tua, siswa, dan guru dapat mempersiapkan pola belajar yang efektif dan maksimal.
E. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, untuk dapat membuat konten-konten digital yang telah disesuaikan, sebagai materi ajar dalam sistem belajar jarak jauh.
F. Mendorong pemerintah untuk dapat menyediakan infrastruktur, sarana, dan prasarana yang memadai untuk sistem pembelajaran jarak jauh, seperti jaringan internet yang baik agar bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
2. Ditengah kondisi pandemi covid-19 saat ini, yang mengakibatkan terjadinya krisis kesehatan dan dibarengi krisis ekonomi, respon Ketua MPR RI :
A. Mendorong pemerintah untuk dapat mengatasi kondisi tersebut dengan bijak, terutama dalam menentukan langkah penyelesaian dan langkah antisipatif, agar kebijakan yang diambil efektif dan tepat sasaran.
B. Mendorong pemerintah daerah yang daerahnya masih mengalami angka peningkatan covid-19 untuk mengevaluasi dan memperbaiki langkah penanganan covid-19, dan memperkuat tindakan kuratif, sehingga dapat menekan jumlah kasus baru covid-19.
C. Mendukung para ahli dan peneliti Indonesia untuk dapat terus mengembangkan dan menemukan sendiri vaksin covid-19, sehingga tidak bergantung pada impor. Pemerintah perlu memberikan dukungan sarana, prasarana, fasilitas, hingga anggaran untuk kebutuhan riset tersebut.
D. Mendorong adanya kerja sama masyarakat agar meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol covid-19 di setiap kegiatan yang dilakukan, sehingga dapat mencegah meluasnya penularan covid-19, disamping peran pemerintah yang secara perlahan-lahan berupaya meningkatkan perekonomian rakyat agar dapat kembali normal seperti biasanya.
3. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1441 H yang tahun ini berlangsung ditengah pandemi Covid-19, akan ditetapkan protokol penyembelihan hewan kurban, respon Ketua MPR RI :
A. Mendorong pemerintah bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan protokol penyembelihan hewan kurban tetap mengacu pada tata cara penyembelihan hewan kurban berdasar syariat agama Islam dan disesuaikan dengan protokol kesehatan, serta MUI menyosialisasikan protokol penyembelihan hewan kurban kepada seluruh panitia pemotongan hewan kurban di masjid-masjid agar dapat dijadikan panduan/acuan.
B. Mendorong pemerintah meminta kepada setiap panitia kurban untuk benar-benar mematuhi protokol maupun prosedur penyembelihan hewan kurban yang sudah ditetapkan tersebut, seperti penyembelihan hanya dilakukan di lokasi-lokasi yang diyakini aman menurut informasi resmi pemerintah, dengan tujuan melindungi panitia kurban dan masyarakat dari risiko tertular wabah penyakit.
C. Mendorong pemerintah meminta kepada pengurus takmir agar sebelum memutuskan menggelar penyembelihan hewan kurban di masjid hendaknya mengkaji dan mempertimbangkan secara matang situasi dan kondisi terkini, dengan memperhatikan fatwa ulama, ahli kesehatan dan instruksi pemerintah.
D. Mendorong pemerintah mengimbau panitia kurban dan masyarakat agar proses penyembelihan sebaiknya dilakukan di rumah potong hewan (RPH) resmi, guna meminimalisir risiko penularan Covid-19.
E. Mengimbau panitia kurban dan masyarakat yang terlibat dalam penyembelihan hewan kurban untuk tetap mengikuti protokol kesehatan secara konsisten dan ketat, seperti mencuci tangan, harus memakai masker, menjaga jarak dan lebih disarankan untuk memakai face shield.