JAKARTA, B-ONEINDONESIA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Kementerian Kesehatan mengoptimalkan pemberian vaksin Covid-19 dosis ke-3 (booster) kepada para tenaga kesehatan (nakes). Pasalnya, hingga kini baru sedikit nakes yang telah menerima vaksin booster.
“Kementerian Kesehatan bisa menggandeng Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) untuk segera mendata jumlah nakes, baik dokter maupun perawat yang tersebar di seluruh wilayah. Sehingga pemerintah dapat segera memetakan teknis pelaksanaan pemberian booster bagi para nakes sesuai dengan skala prioritas,” ujar Bamsoet usai menutup pelaksaan vaksinasi bagi pelajar, masyarakat umum dan penyandang disabilitas di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (29/7/21).
Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahap 1 ini diselenggarakan Dinas Kesehatan DKI Jakarta bekerjasama dengan Relawan 4 Pilar, Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (GERAK BS), Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (PP IMI), Motor Besar Indonesia (MBI), Forum Komunikasi Putra-Putri TNI-Polri dan Putra-Putri Purnawirawan TNI-Polri (FKPPI), Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI), Hotel Sultan Jakarta, serta RS Islam Jakarta Cempaka Putih.
Bamsoet menjelaskan, Kementerian Kesehatan juga harus memastikan ketersediaan stok vaksin booster moderna bagi para nakes. Sekaligus menjamin pendistribusiannya dilakukan secara merata ke seluruh wilayah. Sehingga bukan hanya nakes yang bertugas di rumah sakit saja yang diberikan booster, melainkan juga para nakes yang bertugas di fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya.
“Pemberian booster untuk para nakes ini harus segera direalisasikan, sehingga bisa memberikan perlindungan lebih baik bagi nakes. Mengingat perkembangan virus Covid-19 yang bermutasi menjadi beberapa varian, serta lonjakan kasus positif Covid-19 membuat nakes banyak terpapar Covid-19, meski telah menerima dua dosis Sinovac,” jelas Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan, Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia mencatat hingga Juli 2021 lebih dari 1.323 nakes gugur karena pandemi Covid-19. Antara lain 545 dokter, 223 bidan, 42 apoteker, 445 perawat, 25 ahli teknologi laboratorium medis, dan 43 dokter gigi.
“Pemberian booster merupakan penghargaan sekaligus apresiasi negara terhadap para tenaga kesehatan yang telah berjuang di garda terdepan dalam peperangan melawan Covid-19. Mereka gigih menjaga keselamatan nyawa pasien, walaupun dengan resiko tinggi tertular Covid-19. Kerja keras, jasa, dan pengorbanan yang telah mereka dedikasikan tidak boleh dilupakan oleh negara maupun masyarakat,” ujar Bamsoet.
RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
KAMIS 29 JULI 2021
1. Pemerintah telah menetapkan tenaga kesehatan (nakes) di Tanah Air akan divaksin Covid-19 dosis ketiga atau booster menggunakan merek Moderna. Namun, sejauh ini nakes yang telah menerima dosis ketiga masih 50 orang yakni dokter dan guru besar di RSCM, respon Ketua MPR RI:
A. Meminta kemenkes untuk merealisasikan program vaksin dosis ketiga dan bersama dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) untuk segera mendata jumlah nakes baik dokter maupun perawat yang tersebar di seluruh wilayah, agar pemerintah dapat segera memetakan teknis pelaksanaan pemberian dosis ketiga vaksin Covid-19 (booster) bagi para nakes sesuai dengan skala prioritas.
B. Meminta kemenkes untuk lebih memasifkan sosialisasi terkait pemberian dosis ketiga atau booster merek Moderna kepada para nakes, agar para nakes dapat mempersiapkan diri dan diharapkan pemberian vaksin ketiga ini dapat memberikan kekebalan yang maksimal terhadap varian mutasi virus yang ada.
C. Meminta kemenkes untuk dapat memastikan ketersediaan stok vaksin Moderna untuk booster nakes cukup, sekaligus menjamin pendistribusiannya dilakukan secara merata ke seluruh wilayah sehingga bukan hanya nakes yang bertugas di RS saja yang diberikan booster melainkan juga para nakes yang bertugas di fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya.
D. Meminta pemberian dosis booster untuk para nakes ini dapat segera direalisasikan sesuai target pemerintah serta mampu memberikan perlindungan lebih baik bagi nakes, sebab perkembangan virus Covid-19 yang menjadi beberapa varian dan lonjakan kasus positif membuat nakes banyak terpapar Covid-19 meski telah menerima dua dosis Sinovac.
2. Masih tingginya penambahan kasus Covid-19 harian tidak boleh membuat lengah siapa pun. Meski beberapa daerah melaporkan penurunan tingkat keterisian atau bed occupancy rate (BOR) rumah sakit, terus terjadinya kasus meninggal pasien Covid-19 yang sedang melakukan isolasi mandiri (isoman) harus diantisipasi, respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama pusat kesehatan masyarakat untuk bekerja keras melakukan langkah-langkah bersama dan baik dalam memberikan bantuan pengobatan ataupun melakukan pengontrolan terhadap warga yang melakukan isoman, guna mengurangi angka kematian bagi warga yang isoman.
B. Meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan petugas RT/RW untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap pasien yang melakukan isoman di rumah, khususnya pasien yang memiliki penyakit penyerta sehingga pasien-pasien isoman dapat terpantau kondisinya dengan baik.
C. Meminta pemerintah pusat dan daerah untuk terus menggencarkan program vaksinasi Covid-19, khususnya di daerah yang masih rendah capaian vaksinasinya. Mengingat, salah satu faktor penyebab tingginya angka kematian pasien isoman adalah karena belum divaksin.
D. Meminta masyarakat agar tidak kendor dalam mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Sebab, hingga saat ini masih banyak warga yang terpapar Covid-19 dan harus menjalani perawatan di RS maupun isolasi mandiri.
3. Indonesia masih harus mengimpor produk makanan halal dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat muslim di dalam negeri, respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah mengoptimalkan seluruh potensi perindustrian produk halal dalam negeri, mengingat Indonesia sudah mempunyai regulasi produk halal yaitu Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan memaksimalkan kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal/BPJPH, agar industri produk halal di dalam negeri dapat meningkat dan mencakup pemasaran yang luas.
B. Meminta pemerintah melalui BPJPH bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna mengetahui kebutuhan produk halal di setiap wilayah, agar jumlah produksi dapat disinkronisasikan dengan kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan produk halal dapat terpenuhi.
C. Meminta pemerintah terus berupaya mendorong pengembangan potensi ekonomi dan keuangan syariah, termasuk kegiatan usaha syariah baik skala besar maupun kecil sebagai produsen produk-produk halal dalam negeri.
D. Meminta pemerintah terus membina dan mengarahkan pengusaha kecil (UMKM) yang bergerak di bidang produk halal dengan memberikan pendidikan dan latihan, agar produk yang dihasilkan sesuai standar yang ditetapkan BPJPH dan MUI, serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Di samping itu peningkatan kualitas produk halal UMKM dapat bersaing dengan kualitas produk luar negeri dan Indonesia tidak perlu mengimpor produk makanan halal dari luar.
4. Ditengah pemerintah menggencarkan program vaksinasi nasional, kepolisian telah menangkap oknum pelaku kasus pemalsuan kartu vaksin covid-19, respon Ketua MPR RI:
A. Meminta aparat kepolisian meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama dengan petugas/vaksinator untuk memperketat pemberian kartu vaksin. Diharapkan kepolisian terus mengungkap kasus pemalsuan tersebut, agar oknum pelaku pemalsuan yang terbukti bersalah dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku agar dapat memberikan efek jera.
B. Meminta pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kartu vaksin hanya resmi didapatkan langsung dari pemerintah pada saat selesai dilakukan vaksinasi, dan tidak mengeluarkan biaya apapun, serta pemerintah menjelaskan manfaat vaksinasi di tengah situasi pandemi, sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya vaksin dan mengikuti program vaksin gratis dari pemerintah.
C. Meminta pemerintah mengevaluasi kasus pemalsuan kartu vaksin covid-19 tersebut, dan mengantisipasi adanya permintaan masyarakat akan kartu vaksin palsu dengan memberikan tanda khusus, sehingga kartu vaksin sulit untuk dipalsukan.