Jakarta, b-Oneindonesia – Anggaran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2023 disepakati mencapai Rp624,37 miliar atau naik sekitar Rp70 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Efek insiden kebocoran data oleh Bjorka?
Persetujuan rancangan anggaran itu terjadi dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan BSSN dan Badan Keamanan Laut (Bakamla), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/9).
“Komisi I DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran atau yang biasa disebut pagu definitif RAPBN 2023 BSSN Rp 624.371.483.000,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, yang memimpin rapat yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Komisi I DPR.
Dengan perincian, lanjutnya, program dukungan manajemen BSSN Rp407.146.873.000 dan program keamanan dan ketahanan siber dan sandi negara Rp217.224.610.000.
“Untuk selanjutnya akan disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Utut.
Efek Bjorka
Utut, yang merupakan politikus PDIP itu, menyadari perlunya peningkatan pertahanan siber yang saat ini terbilang rapuh.
“Sesungguhnya yang disampaikan Letnan Jenderal Hinsa Siburian itu kita semua paham. Kena Bjorka aja kemarin sempoyongan kita,” celoteh Utut, dalam rapat tersebut.
“Bjorka itu kan mungkin orang dari mana, nama sesungguhnya Bjork biasanya dari Skandinavia, tapi yang ketemu anak mana kemaren, Magelang? Oh, Madiun,” selorohnya.
Sebelunya diberitakan, seorang pemuda Madiun berinisial MAH (21) ditetapkan sebagai tersangka kasus membantu Bjorka. Bentuk bantuannya adalah menjual kanal Telegram Bjorkanesian senilai US$100 dalam bentuk Bitcoin kepada pembocor data yang mengklaim berbasis di Warsawa, Polandia, itu.
“Apapun, bahwa kita sangat rentan. Sehebat-hebatnya kita masih bisa kena itu, dan membuat Pak Hinsa begini, [Menko Polhukam] Mahfud begini, kaya kena gempa bumi,” ujar Utut, menirukan gestur murung dan serius.
Selain itu, memang perlu peningkatan teknologi siber demi mendukung UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang baru disahkan.
“Kemaren kita baru mengesahkan UU PDP, di sini euforia bukan main. Tapi apakah kita mampu menjaga? Dipagerin betis gimana juga enggak bisa, wong bukan kita yang punya teknologinya,” cetus pemilik gelar Grandmaster catur tersebut.
Usai persetujuan itu, Kepala BSSN Hinsa Siburian mengaku menerima putusan pagu anggaran untuk lembaganya di Tahun Anggaran 2023.
“Kami terima kasih atas dukungan selama ini, kemudian hasil rapat ini, apapun ini adalah kondisi satu sisi tantangan memang untuk BSSN,” ucapnya.
Anggaran BSSN 2022 sendiri mencapai Rp 554,6 miliar atau dipangkas 60 persen jika dibandingkan outlook 2021 yang mencapai Rp 1,39 triliun. Rinciannya, Rp 152,8 miliar untuk anggaran program keamanan dan ketahanan siber dan sandi negara dan program dukungan manajemen Rp 401,8 miliar. Jika angka baru ini disepakati di APBN 2023, maka BSSN mengalami kenaikan anggaran Rp69,8 miliar.
Usai persetujuan itu, Kepala BSSN Hinsa Siburian mengaku menerima putusan pagu anggaran untuk lembaganya di Tahun Anggaran 2023.
“Kami terima kasih atas dukungan selama ini, kemudian hasil rapat ini, apapun ini adalah kondisi satu sisi tantangan memang untuk BSSN,” ucapnya, dalam rapat yang sama.
Saat ini BSSN yang tergabung dalam tim respons darurat khusus yang dibentuk usai heboh kasus Bjorka.
Selain BSSN, ada pula Cyber Crime Badan Reserse Kriminal Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Intelijen Negara (BIN).