Jakarta, b-Oneindonesia – Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan partainya tidak memiliki masalah dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Belakangan ini PDIP kerap melontarkan kritik keras kepada NasDem setelah partai yang dipimpin Surya Paloh itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024.
Ali berujar partainya tidak pernah bereaksi ketika ada kader PDIP melontarkan kata-kata tidak pantas maupun mengkritik secara terbuka. Sebab, kata dia, keputusan mendeklarasikan Anies sebagai capres merupakan kedaulatan partainya.
“Ketika kemudian kita ambil keputusan, apapun itu, kedaulatan partai. Sehingga kami tidak pernah bereaksi,” kata Ali, Kamis, 13 Oktober 2022.
Menurut Ali pendeklarasian Anies merupakan amanat dari konstituen partai. Ia menampik jika deklarasi ini serta-merta diartikan bahwa Partai NasDem mesti keluar dari koalisi pemerintahan Jokowi.
Menurut Ali, koalisi ini bukan semata-mata soal jatah kursi di kabinet. “Ada orang bereaksi, berpikir bahwa NasDem harus keluar, reshuffle. Kalau sebatas urusan kursi, misal dianggap kader NasDem tidak cakap, ya, ambil saja. Ini bukan melulu soal urusan kursi, tapi soal komitmen,” ujar dia.
Sebelumnya, sejumlah kritik terhadap NasDem kerap dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Ia menyebut bendera biru bakal robek dari kabinet. Meski tidak spesifik menyebut nama, Hasto mengatakan sindiran itu ditujukan untuk partai yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Saat ini, satu-satunya partai yang mendeklarasikan Anies dan memiliki bendera dominan bewarna biru adalah NasDem.
Sebagai partai koalisi pemerintah, Hasto menyayangkan sikap NasDem. Sebab, capres yang merela usung dinilai memiliki pandangan yang berbeda dengan Presiden Jokowi. Hasto mencontohkan perbedaan pandangan tersebut ihwal rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan. Menurutnya, Anies menghendaki ibu kota tetap di DKI Jakarta.
“Dengan pertimbangan seperti itu, maka (partai pengusung Jokowi) seyogyanya jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya pandangan kebijakan berbeda dengan Pak Jokowi. Ini akan kontradiktif,” kata Hasto Kristiyanto.
Sindiran Hasto Biru Keluar dari Kabinet, NasDem: Yang Berhak Nilai Jokowi
Ahmad Ali menjawab sindiran Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal biru yang dilepas dari kabinet Jokowi. Dia mengatakan, pernyataan Hasto itu seperti dialah penguasa dan orang yang berhak menilai orang.
Padahal, kata Ali, yang berhak menilai terhadap partai koalisi pemerintahan saat ini adalah Presiden Jokowi. Dia juga menilai penempatan kader partai koalisi dalam kabinet Jokowi saat ini adalah hak presiden.
Menurut Ali, ucapan Hasto tak lebih dari pendapat pribadinya. “Jadi bagi kami, apa pun kata dia, karena dia tak juga mewakili partainya, silakan aja dia ngoceh-ngoceh,” ujar Ali, Selasa, 11 Oktober 2022.
Menurut Ali, saat ini NasDem masih berada di koalisi pemerintahan Jokowi dan akan mengawal hingga akhir jabatan pada 2024. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Partai NasDem.
Sebelumnya setelah acara HUT TNI di kantor PDIP, Hasto sambil menunjuk gambar sejarah tentang perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato menyebut dalam konteks saat ini, biru di tubuh kabinet juga harus dilepas dari pemerintahan Jokowi.
Ahmad Ali mengatakan, ucapan Hasto itu kemungkinan karena deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden oleh NasDem. Padahal menurut dia, antara pencalonan Anies dengan posisi partainya di kabinet saat ini sangat berbeda.
Ia mengatakan bahwa koalisi pemerintah terdiri dari beberapa partai yang terikat kontrak dan ikatan tersebut ada karena kesepakatan.
Kontrak itu, kata Ahmad Ali akan berakhir pada masa kepemimpinan Jokowi pada 2024 tepat saat diselenggarakannya Pemilu.
Menurut Ali, perlu dipahami dulu bahwa sejak 2019, bahkan pada Pemilu 2014, Partai NasDem lebih awal mendeklarasikan Jokowi sebagai calon presiden.”Kemudian kontrak itu kita sepakati sampai dengan 2024 ya,” kata dia.
Menurut Ali, keputusan NasDem untuk mengusung Gubernur DKI Anies Baswedan merupakan hasil dari pemikiran partai untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan Jokowi saat ini.
“Tentunya tidak ada korelasi pernyataan Pak Hasto dengan keberadaan partai NasDem di koalisi dan keputusan partai NasDem di pencalonan pak Anies itu”, kata Anggota Komisi III DPR RI itu.