Jakarta, b-Oneindonesia – Para Kepala Daerah seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan HB X, Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Gubernur Jambi Fachrori Umar, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) hari kedua bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, pada hari Rabu (04/03/2020).
Peserta Rakor yang dihadiri oleh Gubernur se-Indonesia ini dilaksanakan guna membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 sebagai tindak lanjut pelaksanaan Kick Off penyusunan RKP Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berdasarkan Perpres No. 18 Tahun 2020.
Dalam Perpres tersebut, terdapat sejumlah proyek prioritas strategis/major project sebagai fokus dalam RKP tahun 2021. Dalam Rakor ini, masing-masing Kepala Daerah diminta untuk menjelaskan beberapa usulan proyek yang sesuai dengan kriteria yang telah disampaikan kepada seluruh Bappeda seluruh Provinsi dalam acara Kick Off pada 24 Februari 2020 yang lalu.
Dengan mengusung tema _Memperkokoh SInergi Pusat-Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Major Project RPJMN 2020-2024_, Kementerian PPN/Bappenas mengharapkan adanya percepatan pembangunan dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.
Agar RKP 2021 memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, maka untuk pertama kalinya, Proyek Prioritas Strategis (Major Project) dalam RPJMN 2020-2024 akan menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP. Pelaksanaan Major Project juga akan dilakukan sesuai kesiapan, dan tahapan proyek-proyek yang disampaikan harus disertai dengan rencana dukungan dan komitmen daerah (antara lain: lahan, izin, regulasi dan deregulasi yang dibutuhkan).
Dalam Rakor yang berlangsung selama dua hari ini, banyak paparan yang telah disampaikan oleh beberapa Gubernur yang sudah sesuai dengan _Major Project_. Namun di dalam pelaksanaannya, tiap-tiap Kepala Daerah akan membutuhkan masukkan dari Pemerintah Pusat untuk membangun daerahnya masing-masing.