Jember-b-oneindonesia-Festival HAM 2019 bertajuk “Pembangunan Daerah Berbasis HAM dan Berkeadilan Sosial melalui Pendekatan Budaya” diselenggarakan pada 19 s.d. 21 November 2019 bertempat di Jember Jawa Timur, secara resmi dibuka oleh Bupati Jember dr. Faida, MMR., Direktur INFID Sugeng Bahagijo, dan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan Jaleswari Pramodhawardani dari Kantor Staf Presiden (KSP).
Acara diawali dengan pentas budaya Tarian Bajul Ijo berlokasi di alun-alun Pemkab Jember diikuti 5.273 anak-anak PAUD dan TK se-Kabupaten Jember. Tarian ini sukses memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI).
Festival HAM Jember 2019 diikuti 1000 Peserta yang meliputi perwakilan 33 kabupaten/kota, perwakilan 12 negara, antara lain Kanada, Swedia, Korea Selatan, Amerika Serikat, Belanda, Thailand, Timor Leste, Myanmar, dan perwakilan masyarakat sipil.
Bupati Jember dr. Faida MMR, mengatakan Kabupaten Jember memiliki visi untuk melakukan pembangunan berbasis HAM dan berkeadilan sosial. Dalam rangka mewujudkannya, Pemkab Jember telah melakukan berbagai upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Jember baik kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan lain-lain. Pemkab Jember telah menyelenggarakan pelatihan HAM bagi seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Jember.
“Kami berharap Jember akan menjadi inspirasi bagi kabupaten/kota lain bagi upaya pemajuan HAM di tingkat lokal. Praktik penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Kabupaten Jember telah mencakup berbagai hak baik hak anak, perempuan, lansia, ketenagakerjaan, disabilitas dan lain-lain,” papar Faida dalam kata sambutannya.
Direktur INFID Sugeng Bahagijo mengatakan pelaksanaan Festival HAM telah mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun, terutama dari sisi partisipasi baik dari kalangan masyarakat sipil maupun pemerintah daerah. Bahkan Festival HAM 2019 telah melibatkan partisipasi dari sektor swasta dan dunia industri.
“Kami memberikan apresiasi kepada Kabupaten Jember sebagai penyelenggara Festival HAM 2019 dan keteladanan dalam melakukan berbagai upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM. Kami berharap upaya yang telah dilakukan akan menjadi inspirasi dan mengalir ke seluruh Indonesia dan dunia,” ujarnya.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, menuturkan pendekatan dan kerangka kerja kabupaten/kota HAM menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah dan terus dikembangkan di daerah-daerah lainnya. “Budaya dan tradisi daerah dapat digunakan sebagai pendekatan untuk pembangunan berbasis HAM dalam rangka mencapai keadilan sosial,” kataya.
Sedangkan, Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan apresiasinya kepada Kabupaten Jember sebagai penyelenggara Festival HAM ke 6. Pemerintah, lanjutnya, mengapresiasi ‘Human Rights City’ sebagai salah satu model pendekatan yang baik untuk pemenuhan HAM bagi warga negara.
“Jember merupakan contoh dari kolaborasi ideal masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan sektor lain dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan HAM. Jember merepresentasikan model daerah yang mendengar aspirasi masyarakat, diantaranya dengan adanya penolakan Jember dalam kasus tambang,” paparnya.
Menurut Jaleswari, Presiden Joko Widodo melalui Nawacita 2 khususnya butir ke-6, telah menekankan pentingnya peningkatan budaya dan kebijakan yang berperspektif HAM dalam upaya perlindungan HAM. Selain itu,tambahnya, pemerintah menegaskan jaminan dan perlindungan terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan termasuk melakukan langkah-langkah hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama
“Model pembangunan berbasis HAM sesungguhnya telah sesuai dengan agenda pembangunan pemerintah. Pemerintah daerah adalah ujung tombak bagi pemenuhan HAM. Kewajiban dan tanggung jawab HAM bukan hanya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.”pungkasnya.