Komisi V DPR RI Tagih Janji Kemenhub Masalah Program Tol Laut

B-Oneindonesia – Jakarta – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluhkan soal program tol laut. Program ini dinilai belum bisa berjalan sesuai tujuannya, yaitu memangkas perbedaan alias disparitas harga.

Saat rapat kerja bersama Kementerian Perhubungan, anggota dewan fraksi PDI Perjuangan Lasarus menyatakan bahwa selama ini program tol laut paling banyak dipertanyakan keberhasilannya. Bahkan, menurutnya DPR akan memantau khusus program ini.

“Tol laut ini banyak ditanyakan, itu sejauh mana sukses program tol laut. Di rapat terakhir kita sepakat ini program yang harus diperhatikan serius, dan ini nggak bisa berdiri sendiri,” ujar Lasarus di Komisi V DPR, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Dia mencontohkan bahwa tol laut juga tidak efisien. Tol laut ke Nusa Tenggara Timur misalnya, menurutnya kapal hanya terisi saat sudah mengambil barang di NTT, sedangkan saat berangkat tidak ada isinya. Hal ini disebut Lasarus tidak efisien.

“Contoh ketika kapal ke NTT apa yang mau dibawa ke sana apa komoditinya? Itu harus seimbang baik pulang maupun pergi, tentu itu jadi tantangan dan perlu kerja keras, tol laut ini nggak bisa berdiri sendiri,” ujar Lasarus.

DPR fraksi Nasdem Robert Rouw, juga menyoroti program tol laut. Bahkan dia meminta penjelasan ke Kemenhub mengenai perbandingan harga ke Papua, daerah pilihnya.

Pasalnya, meski banyak rute tol laut ke daerahnya, harga kebutuhan pokok di Papua masih mahal. Bahkan Robert menyebut harga terus naik.

“Saya juga ke tol laut, tidak ada perbedaan harga bahan pokok saya minta Bapak Menteri tolong berikan penjelasan 6 bulan ke belakang. Perbandingan harga sebelum dan sesudah ada tol laut ke Papua, catatan kami masih mahal,” ungkap Robert.”Bahkan masih ada kenaikan di sini,” lanjutnya.

Keluhan masih berlanjut, anggota dewan dari fraksi Demokrat Ishak Mekki juga menyoroti tol laut. Ishak mengatakan tol laut berjalan tanpa memenuhi tujuan yang ditetapkan.

“Saya menyoroti tol laut yang mana tujuan ini untuk satukan harga namun selama ini belum terjadi. Dalam pelaksanaannya pun ada monopoli katanya, sehingga ini tidak bisa berjalan sesuai tujuan,” ujar Ishak.

Komentar