Fraksi PDI Perjuangan MPR RI menggelar Focus Group Discusion (FGD) bertema Pembahasan PPHN: “Penyusunan Revisi UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional” (RPJPN)
Bogor, b-Oneindonesia – Fraksi PDI Perjuangan MPR RI menggelar Focus Group Discusion (FGD) bertema “Pembahasan PPHN: Penyusunan Revisi UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), serta visi-misi dan program kerja calon Presiden PDI Perjuangan 2024 untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN)”
Hadir dalam acara tersebut, antara lain Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua MPR MPR, Ahmad Basarah, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto; Menkumham Yasonna Laoly, Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Djarot Saiful Hidayat, Ketua Balitpus PDI Perjuangan, Alexander Sonny Keraf dan Megawati Institut, Arif Budimanta.
Ketua Fraksi PDIP MPR, Ahmad Basarah menjelaskan FGD ini untuk merespons dinamika ketatanegaraan yang terjadi. Dimulai dari rezim UU 25/2004 tentang SPPN dan UU 17/2007 tentang RPJPN yang akan segera berakhir di tahun 2025, hingga jadwal dan tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai, yang salah satunya adalah kewajiban bagi capres-cawapres untuk menyusun dan menyerahkan dokumen visi-misi dan program kerja, ketika mendaftarkan diri ke KPU.
Jika mengacu pada jadwal dan tahapan Pemilu 2024 yang sudah ditetapkan KPU, jadwal pendaftaran capres – cawapres dimulai dari Kamis 19 Oktober 2023 sampai dengan Sabtu 25 November 2023.
“Idealnya revisi terhadap UU RPJPN harus selesai sebelum masa pendaftaran capres dan cawapres, sehingga dapat dijadikan rujukan bagi capres dan cawapres dalam menyusun visi, misi dan program kerja mereka,” tutur Ahmad Basarah, Senin, 17 Oktober 2022.
Komentar