Wondama, b-Oneindonesia – Senator DPD Republik Indonesia Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum melakukan agenda reses di Pulau Roon, kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Dalam agenda tersebut, Filep bertatap muka langsung dengan masyarakat Kampung Roon dan mendiskusikan sejumlah persoalan.
Filep menyampaikan, masalah pendidikan masih menjadi tantangan terbesar tidak hanya di Pulau Roon melainkan juga di Papua secara keseluruhan. Ia mengaku prihatin dengan kondisi pendidikan di tanah Papua yang semakin menurun drastis. Bahkan angka putus sekolah di Papua Barat menembus jumlah hingga puluhan ribu.
Selain itu, Filep menuturkan, Papua Barat juga masih menghadapi masalah kekurangan guru di setiap tingkatan dari SD hingga SMA/SMK. Persoalan ini tentu membutuhkan perhatian semua pihak termasuk kesadaran orangtua, kebijakan pemerintah daerah dan semua stakeholder terkait lainnya.
Pada kesempatan itu, Filep mengajak warga Pulau Roon menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anak asli Papua untuk masa depan generasi yang lebih baik. Ia pun berharap adanya kebijakan dari pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di Papua Barat untuk mengelola dana otonomi khusus secara optimal guna meningkatkan kualitas pendidikan di Papua Barat.
“Kenapa kita harus gunakan dana Otsus untuk pendidikan, sebab ketika pendidikan maju, maka generasi Papua juga akan maju untuk masa depannya. Dengan demikian, masalah pendidikan di tanah Papua harus diperhatikan lebih serius, apalagi sudah ada dana yang disediakan. Jadi jangan sampai anak-anak Papua putus sekolah karena terkendala biaya pendidikan,” jelas Filep, Rabu (26/10/2022)
Pada kesempatan yang sama, warga setempat Stefanus Betay menyampaikan harapan warga agar anak-anak Pulau Roon dapat kembali bersekolah. Menurutnya, banyak anak-anak di Kampung Roon dan sekitarnya terpaksa putus sekolah saat pandemi Covid-19 melanda. Ia berharap ada solusi nyata bagi anak-anak mereka agar bisa melanjutkan sekolah.
Menanggapi hal itu, Filep Wamafma mengatakan akan menindaklanjuti dan memperjuangkan aspirasi warga Pulau Roon. Filep pun menyayangkan anak-anak Pulau ini putus sekolah, sementara kebijakan Otsus telah banyak menyediakan alokasi dana yakni sebanyak 30 persen untuk pendidikan.
Harapannya dana ini dikelola dan diimplementasikan dalam berbagai kebijakan untuk mendukung kemajuan pendidikan di Papua.
“Saya datang jauh dari Jakarta ke bapak, mama dorang di kampung Roon dan saya mendengar dan melihat sendiri kondisi yang dihadapi masyarakat. Jadi saya tidak ingin hanya mendapat laporan dan instansi terkait saja, namun saya ingin langsung turun dan mendapatkan data yang akurat,” ujarnya.
Filep menuturkan, sebagai anggota DPD RI dirinya bertugas mengawasi implementasi UU termasuk UU Otsus Papua. Ia pun berharap dapat menyerap aspirasi warga dan menginventarisasi masalah terkait pelaksanaan UU Otsus di tengah-tengah masyarakat. Filep juga akan menyampaikan aspirasi dan persoalan-persoalan di daerah untuk diteruskan kepada pihak-pihak terkait agar memperoleh penyelesaian.
“Untuk itu saya berterima kasih karena bapak dan mama dorang sudah menyampaikan hal yang benar bagi saya dan menjadi data bagi saya berbicara nantinya di Jakarta,” ungkap Filep.