Jakarta,b-Oneindonesia- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menemui pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020). Pertemuan bertujuan membahas omnibus law cipta lapangan kerja yang menjadi tanggung jawab Kemenko Perekonomian.
” Airlangga datang menemui pimpinan DPR untuk bisa menyampaikan menyamakan persepsi terkait dengan pembahasan omnibus law yang nantinya akan diserahkan oleh pemerintah atau inisiatif pemerintah. Memang mekanismenya di DPR nanti draf tersebut akan disampaikan ke DPR dulu melalui suatu mekanisme,” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani.
“Tentu saja setelah ketua dan pimpinan DPR menerima kita akan rapimkan atau mungkin ada rapat pengganti bamus atau rapat konsultasi dengan para pimpinan fraksi. Kalau memang disepakati baru akan kita masukan ke paripurna dan seterusnya.
Hal itu yang kita sampaikan karena proses di DPR seperti itu, jadi memang nantinya harus dilakukan hal seperti itu,” lanjutnya.
Lalu, kapan draft itu akan diserahkan pemerintah? Puan, yang mengutip pernyataan Airlangga, mengatakan pembahasan masih terus dilakukan terkait omnibus law cipta lapangan kerja. Rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo juga sudah dilakukan.
“Sepertinya draft tersebut sudah masuk kata final. Namun sepertinya draft tersebut memerlukan perbaikan untuk memperkuat hal-hal yang menjadi substansi yang mendasar,” ujar Puan.
Perihal tantangan Jokowi kepada DPR agar bisa menuntaskan omnibus law dalam 100 hari, Puan mengatakan hal itu tidak mustahil.
“Ya kalau memang kemudian semuanya bisa diselesaikan dengan lancar, gak sampai 100 hari juga kita kerjain.
Tapi kan yang pasti itu bagaimana omnibus law ini bermanfaat untuk masyarakat, jangan mau buru-buru tapi kemudian hasilnya itu gak maksimal. Omnibus law itu kan pertama kali kita lakukan tujuannya adalah untuk pemajuan bangsa dan negara,” ujar Puan.
Airlangga Hartarto mengatakan pertemuan dengan pimpinan DPR RI membahas mekanisme omnibus law.
“Saya menyampaikan dengan ibu ketua DPR sekaligus konfirmasi bahwa draft-nya sudah selesai dengan ratas kemarin. Maka kita bahas tentang langkah mekanisme selanjutnya dan kita mengikuti mekanisme yang ada di DPR. Jadi kita samakan mekanisme tersebut sehingga dengan demikian nanti kita akan proses selanjutnya,” kata Airlangga.
Airlangga mengaku mendapat masukan dari Puan perihal omnibus law perpajakan. Masukan itu, lanjut Airlangga, akan disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Sesuai yang disepakati semua akan mengikuti mekanisme yang ada. Kita lakukan secepatnya,” ujarnya. “Materi sudah siap, tetapi mekanisme tetap kita ikuti apa yang diharapkan pimpinan DPR,” lanjut Airlangga.