Jakarta, b-Oneindonesia – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan dan ancaman resesi ekonomi global di tahun depan.
Hal ini disampaikan Sultan karena mengingat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang selalu mewanti-wanti bahwa situasi perekonomian pada tahun 2023 tidak mudah. Belum ada kabar baik dari dunia, sehingga semua pihak harus bersiap menyiapkan antisipasi.
“Kita ketahui Dinamika geopolitik dan geoekonomi selalu cepat dan mengahdirkan tantangan tidak mudah. Belum lagi jika ditambah dengan situasi ekonomi Nasional yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi covid-19”, ungkap mantan ketua HIPMI Bengkulu, Jum’at (22/12).
Dalam situasi ekonomi Nasional yang cukup rentan dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dan politik global ini, kata Sultan, sebaiknya Pemerintah perlu menyiapkan satu paket kebijakan ekonomi yang mampu memberikan daya tahan sekaligus menjaga momentum pertumbuhan yang positif bagi perekonomian nasional.
“Kita melihat sejauh ini kinerja ekonomi kita sudah cukup baik, meskipun harus diakui bahwa pada level mikro dampak inflasi bahan pangan, sarana produksi pertanian dan energi sangat memukul ekonomi masyarakat. Pemerintah harus mengatur jarak keterkaitan ekonomi Indonesia terhadap rantai pasok global”, tegasnya.
Tapi, lanjut Sultan, kami sangat optimis pemerintah mampu menjaga momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia jika memiliki resep kebijakan ekonomi yang konsen pada pengendalian inflasi, investasi, dan meningkatkan produksi dalam negeri dalam periode resesi global. Hal ini penting dilakukan agar ancaman resesi di tengah memanasnya suhu politik nasional menjelang pemilu 2024 tidak justru memantik polarisasi sosial secara tak terkendali.
“Yang paling penting adalah bagaimana memastikan pendapatan dan daya beli masyarakat kelas menengah bawah khususnya para petani kita selalu terjaga dengan stimulus fiskal yang tepat waktu, cara dan tepat guna. Karena jika terlambat dan salah kebijakan, tingkat konsumsi masyarakat yang menjadi penggerak utama mesin ekonomi nasional akan terganggu”, ujarnya.