Gubernur Lukas Enembe mengatakan masyarakat menolak rencana pemekaran atau penambahan tiga daerah otonomi baru di Papua.
Jakarta, b-Oneindonesia – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya telah menerima Surat Presiden (Surpres) mengenai rancangan undang-undang tentang pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Surpres DOB Papua itu diterima DPR pada Minggu (15/5/2022).
“Saat ini, kita masih konsentrasi karena memang sudah diputuskan sebelumnya ada agenda-agenda RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara), kita akan segera tindak lanjuti setelah ini,” ujar Dasco saat dihubungi, Rabu (25/5/2022).
Dasco mengatakan, Surpres DOB Papua itu akan dibawa ke paripurna pada awal Juni 2022. “Untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai mekanisme,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Surat Presiden (Surpres) mengenai Rancangan Undang-undang tentang pembentukan daerah otonomi baru (DOB) sudah diserahkan ke DPR.
Dengan demikian, rencana pembentukan DOB baru di Papua terus berjalan
“Iya sudah, sudah (surpres sudah diserahkan ke DPR),” kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (23/5/2022).
Lebih jauh, Mahfud mengatakan, adanya pihak yang suka atau tidak dengan DOB di Papua, merupakan hal biasa.
“Bagi pemerintah DOB itu jalan. Bahwa ada yang suka, ada yang tidak itu biasa saja. UU apapun bukan hanya DOB, kalau anda mau lihat yang tidak setuju, ya ada yang tidak setuju,” lanjutnya
Dia melanjutkan, saat ini sudah ada deklarasi dari sejumlah bupati di Papua yang setuju dengan rencana DOB ini.
Para bupati juga menyiapkan diri untuk menjadi calon gubernur di daerah otonomi baru.
Di sisi lain, Mahfud mengungkapkan masih hanyak demo yang tidak sepakat dengan DOB.
“Tinggal mau nanti kita lihat prosedur hukum dan politiknya itu, prosedur konstitusionalnya itu benar apa tidak sekarang kalau soal pendapat itu pasti bisa berbeda. Nanti kan itu ada yg memutuskan,” jelasnya.
Untuk diketahui, DPR resmi menetapkan tiga RUU terkait pemekaran wilayah di Papua menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna DPR pada 12 April 2022
DPR Terima Surpres DOB Papua, Bakal Dibawa ke Paripurna Awal Juni
Dia melanjutkan, saat ini sudah ada deklarasi dari sejumlah bupati di Papua yang setuju dengan rencana DOB ini.
Para bupati juga menyiapkan diri untuk menjadi calon gubernur di daerah otonomi baru.
Di sisi lain, Mahfud mengungkapkan masih hanyak demo yang tidak sepakat dengan DOB.
“Tinggal mau nanti kita lihat prosedur hukum dan politiknya itu, prosedur konstitusionalnya itu benar apa tidak sekarang kalau soal pendapat itu pasti bisa berbeda. Nanti kan itu ada yg memutuskan,” jelasnya.
Untuk diketahui, DPR resmi menetapkan tiga RUU terkait pemekaran wilayah di Papua menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna DPR pada 12 April 2022.
Tiga RUU tersebut adalah RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.
Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui tiga RUU untuk ditetapkan sebagai usul insiatif DPR, yakni RUU Provinsi Papua Selatan, RUU Provinsi Papua Tengah, dan RUU Provinsi Papua Pegunungan Tengah.
Baleg mengusulkan supaya penamaan provinsi-provinsi baru itu disesuaikan dengan wilayah adat Papua, yakni Ha Anim untuk Provinsi Papua Selatan, Meepago untuk Provinsi Papua Tengah, dan Lapago untuk Provinsi Papua Pegunungan Tengah.
Gubernur Lukas: Rakyat Papua Tolak Pemekaran
Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan bahwa mayoritas rakyat Papua menolak rencana pemekaran yang akan menambah tiga provinsi di daratan paling timur Indonesia tersebut.
Lukas mengatakan bahwa Papua tak memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mengelola tiga provinsi baru. Selain itu rakyat setempat juga tidak dimintai pendapat terkait rencana pemekaran Papua itu.
“Tidak ada cukup orang di sini (Papua) untuk membuat provinsi-provinsi baru,” kata Lukas seperti yang dilansir dari Reuters, Jumat (27/5/2022).
Ia mengatakan pembentukan tiga provinsi baru akan mendorong masuknya warga dari luar Papua.
Penolakan juga disampaikan sebelumnya oleh Ketua Majelis Rakyat Papua atau MRP Timotius Murib. Ia menegaskan kalau pihaknya tetap menolak pemekaran atau daerah otonomi baru (DOB) di Papua.
Murib menjelaskan tiga alasan mendasar mengapa MRP menolak adanya DOB Papua. Pertama saat ini masih ada kebijakan moratorium atau pemberhentian sementara pembentukan DOB.
Kedua, rencana melakukan pemekaran itu tanpa kajian ilmiah. Alasan ketiga, Pendapatan Asli Daerah (PAD) 28 kabupaten/kota masih sangat rendah bahkan masih ada yang nol dan menyebabkan ketergantungan tinggi terhadap APBN.
“Sehingga ini perlu menjadi perhatian serius bagi bapak presiden. Nanti kalau dipaksakan provinsi ini dibentuk maka beban negara akan menajdi sangat besar dan itu fatal, menurut saya itu kemunduran,” kata Murib Rabu malam (25/5/2022).
Selain itu, Murib juga menilai rencana pemekaran tiga wilayah di Papua tidak dapat menjamin memberikan kesejahteraan masyarakat di Bumi Cenderawasih. Pasalnya, tidak ada ketentuan yang dapat menjelaskan soal jaminan kesejahteraan di dalam legislasi.
Alih-alih memberikan kesejahteraan, Murib menduga upaya pemekaran wilayah itu dilakukan oleh pihak-pihak yang hendak menjarah kekayaan sumber daya alam di Papua.
“Sehingga selalu menggunakan alasan kesejahteraan rakyat itu menjadi tameng untuk tetap ngotot memekarkan ada kepentingan memburu kekayaan sumber daya alam di tanah Papua atau memburu emas di Papua,” tegas Murib.