oleh

Bamsoet Ajak Semua Sektor Wisata Pulih Kembali Dengan Terapkan Protokol Kesehatan

-Senayan-405 views

Jakarta, b-Oneindonesia – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meyakini sektor pariwisata yang beberapa bulan ini terdampak pandemi Covid-19, akan mulai segera pulih ketika Indonesia mulai memasuki fase normal baru. Dengan catatan, sektor pariwisata tetap harus memperhatikan protokol kesehatan dalam pelayanan terhadap para wisatawan asing maupun domestik.

“Sudah menjadi sifat alamiah manusia untuk selalu mencari dan menikmati keindahan alam. Usai pandemi berakhir, sektor pariwisata akan menjadi salah satu sektor yang segera bangkit dengan cepat karena akan diserbu oleh berbagai kalangan yang sudah rindu keluar rumah,” ujar Bamsoet saat menjadi Keynote Speech Webinar ‘Peluang dan Tantangan Pendidikan Pariwisata Pasca Pandemi Covid-19’, diselenggarakan dalam memperingati Dies Natalis ke-51 Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, di Jakarta, Selasa (2/6/20).

Mantan Ketua DPR RI ini menilai, para mahasiswa yang menempuh pendidikan kepariwisataan tak perlu khawatir. Selain Bali, Indonesia juga memiliki berbagai destinasi wisata yang sangat menjanjikan, baik sebagai sumber devisa negara maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Berbagai destinasi menarik tersebut antara lain Danau Toba (Sumatera Utara), Tanjung Kelayang (Kepulauan Bangka Belitung), Tanjung Lesung (Banten), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Bromo Tengger Semeru (Jawa Timur), Mandalika (NTB), Labuan Bajo (NTT), Wakatobi (Sulawesi Tenggara) dan Morotai (Maluku Utara).

“Jumlah wisatawan asing ke Indonesia juga terus meningkat setiap tahunnya. Badan Pusat Statistik mencatat di tahun 2018 terdapat 15,81 juta wisatawan asing. Meningkat menjadi 16,11 juta di tahun 2019. Artinya, Indonesia masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi para turis. Di tahun 2020 ini, angkanya pasti menurun karena pandemi Covid-19. Namun bukan berarti kita tak bisa bangkit. Data dari Kemenpar, Devisa dari sektor Pariwisata tahun 2019 tercapai sebesar 20 Milyar Dollar AS atau setara dengan Rp 280 Trilyun melampaui penerimaan sektor migas,” jelas Bamsoet.

Bamsoet menjelaskan, pandemi Covid-19 yang datang beberapa bulan terakhir ini, justru menjadi tantangan baru bagi para penggelut pariwisata untuk melahirkan ide dan terobosan menyajikan pariwisata yang aman dan sehat. Sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memproteksi sektor pariwisata agar tak menjadi episentrum baru penyebaran Covid-19.

Menurut Bamsoet, ke depan akan terjadi Perubahan pola sosial masyarakat dan geopolitik akibat pandemi yang perlu direspon cepat oleh sektor pariwisata sebagai peluang. “Saya memprediksi adanya kecenderungan individualistik, menghindari keramaian, lebih peduli pada kesehatan, keselamatan dan kenyamanan mengacu pada pola hidup dan pangan sehat serta protokol kesehatan covid-19,” ujar Bamsoet.

Selain penerapan protokol kesehatan di bandara dan pelabuhan, tambah Bamsoet. “Jika diperlukan pemerintah juga bisa meninjau kembali fasilitas bebas visa bagi negara-negara sahabat yang menjadi episentrum penyebaran Covid-19. Langkah ini penting dilakukan agar sektor pariwisata yang akan menggeliat, tak kembali lesu karena penyebaran Covid-19,” jelas Bamsoet.

Bamsoet juga mengingatkan para penggelut bisnis sektor pariwisata agak tak menganaktirikan wisatawan domestik. Disaat musibah datang seperti ini, justru wisatawan domestik yang menjadi penggerak bangkitnya sektor pariwisata.

“Tak jarang kita jumpai di berbagai destinasi, wisatawan domestik yang notabene merupakan saudara sebangsa, malah tak mendapatkan pelayanan prima dari para pelaku bisnis pariwisata. Padahal pelayanan terbaik harusnya dilakukan terhadap seluruh wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Jika wisatawan asing jumlahnya puluhan juta pengunjung, wisatawan domestik jumlahnya ratusan juta,” ujar Bamsoet.

RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO,
SELASA, 2 JUNI 2020

1. Lima provinsi mengalami kenaikan jumlah kasus pasien positif Covid-19, yaitu Jawa Timur, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, respon Ketua MPR RI:

A. Mendorong pemerintah (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19) bersama pemerintah daerah meningkatkan upaya penanganan dan pengendalian Covid-19 di setiap daerah dengan tetap memberikan informasi kepada masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan dan physical distancing, terutama di lima provinsi tersebut guna menekan jumlah kasus pasien positif Covid-19.

B. Mendorong pemerintah meningkatkan kapasitas tes Covid-19, baik rapid test maupun Polymerase Chain Reaction (PCR), terutama di lima daerah tersebut secara masif, dengan begitu jangkauan pemerintah dalam mendeteksi Covid-19 semakin luas dan dapat mempercepat penanganan Covid-19.

C. Mendorong pemerintah mempertimbangkan kembali rencana memberlakukan kebijakan new normal, mengingat bila dipaksakan ditengah kondisi/situasi pandemi Covid-19 yang belum mereda khususnya di daerah-daerah yang masih memiliki lonjakan kasus positif Covid-19, hal tersebut berpotensi menyebabkan adanya gelombang kedua dari pandemi Covid-19 dan akan sulit untuk dikendalikan.

D. Mendorong pemerintah (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19) bersama Pemda untuk melakukan evaluasi terkait perkembangan kasus Covid-19 di setiap daerah dengan didukung oleh data Covid-19 yang akurat dan riil, sehingga upaya penanganan dan pencegahan dapat berjalan dengan lancar dan optimal.

E. Mendorong Pemda dan Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 daerah bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mengajak masyarakat mendukung program pemerintah dalam memerangi Covid-19 dengan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan.

2. Lebih mahalnya biaya perawatan Covid-19 di Indonesia, yaitu kisaran Rp105 juta-Rp215 juta, jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, seperti di Singapura yang berkisar Rp61 juta-Rp82 juta, respon Ketua MPR RI:

A. Mendorong pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dapat mengevaluasi dan mengkaji, serta mengadopsi sistem pembiayaan di negara lain, seperti di Singapura, sehingga ke depannya pembiayaan untuk covid-19 dapat diberikan oleh negara dengan lebih efisien.

B. Mendorong pemerintah mendukung pengadaan vaksin covid-19 yang saat ini sedang dicanangkan, dan memastikan seluruh tahapan kajian dan uji coba vaksin dilakukan secara optimal hingga aman jika nanti diberikan kepada masyarakat.

C. Mendorong pemerintah terus memantau biaya perawatan pasien Covid-19 seluruhnya ditanggung oleh BPJS Kesehatan, termasuk biaya pemeriksaan awal, dan tidak membebankan biaya seluruh pemeriksaan dan pengobatan kepada masyarakat, dikarenakan rumah sakit dapat mengajukan klaim sesuai yang tercantum dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-275/MK.02/2020 tertanggal 6 April 2020, yang mengatur satuan biaya penggantian atas biaya perawatan pasien Covid-19.

D. Meminta masyarakat meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan covid-19, baik sebelum dan selama menjalani situasi new normal, agar penyebaran virus dapat segera menurun hingga berhenti.

3. Pemerintah berencana mengalokasikan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional/PEN melalui BUMN sekitar Rp155,603 triliun yang terdiri dari Penyertaan Modal Negara/PMN, percepatan pembayaran kompensasi, penugasan, dan talangan modal kerja, respon Ketua MPR RI :

A. Mendorong pemerintah agar memastikan pemberian PMN melalui BUMN tersebut tidak berdampak menimbulkan risiko keuangan yang besar bagi negara, dikarenakan selama ini banyak BUMN yang telah diberikan PMN, namun tetap merugi, sehingga tidak menutup kemungkinan akan banyak BUMN yang tidak mampu bertahan di tengah pandemi covid-19.

B. Mendorong pemerintah dapat memberikan dana PMN, percepatan pembayaran kompensasi, penugasan, dan talangan modal kerja dengan memperhatikan neraca keuangan BUMN terkait, agar bantuan keuangan yang diberikan dapat tepat sasaran, jelas, dan terukur, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

C. Mendorong pemerintah untuk merestrukturisasi perusahaan BUMN, sehingga kinerja BUMN dapat ditingkatkan meskipun di tengah situasi pandemi covid-19.

D. Mendorong pemerintah berkomitmen agar suntikan anggaran untuk BUMN dalam program pemulihan ekonomi dilakukan dengan cermat dengan memperhatikan skala prioritas.

4. Kasus Warga Negara Indonesia (WNI) positif Covid-19 di luar negeri bertambah menjadi 978 orang. Data per tanggal 2 Juni tercatat 523 WNI dinyatakan sembuh dan 55 orang meninggal dunia, respon Ketua MPR RI:

A. Mendorong pemerintah (Kementerian Luar Negeri) berkoordinasi dengan perwakilan RI di luar negeri dan otoritas negeri/teritori negara setempat guna memastikan semua WNI yang terpapar Covid-19 mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak sesuai peraturan setempat.

B. Mendorong Kemenlu RI melalui perwakilan RI di negara setempat terus berupaya memberikan bantuan sembako dan bantuan kebutuhan kesehatan lainnya kepada para WNI, khususnya kepada WNI yang paling terdampak dan paling memerlukan.

C. Mendorong Kemenlu RI terus memantau setiap perkembangan kasus Covid-19 di luar negeri, terutama memantau kondisi WNI yang terpapar Covid-19 di luar negeri, guna memastikan kesehatan dan keselamatan bagi para WNI tersebut.

Share this:

Komentar

News Feed