oleh

Legislator Bentuk Badan Komunikasi Papua Tangani Masalah Bumi Cendrawasih yang Butuh Penanganan Berbeda

-Senayan-589 views

Jakarta, b – oneindonesia – 21 anggota DPD dan DPR, mendeklarasikan pembentukan Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD dari Papua dan Papua Barat. Lembaga baru yang akan dinaungi MPR itu dipimpin Senator dari Papua Yorrys, Raweyai. Lembaga ini berperan menginventarisir berbagai persoalan yang terjadi di dua provinsi paling timur Indonesia.

Yorrys mengungkapkan, kelahiran badan baru di bawah naungan MPR ini bertujuan untuk menjawab berbagai dinamika dan permasalahan yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Karenanya, perlu ada lembaga formal yang dapat menjadi jembatan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat terkait penyelesaian berbagai persoalan tersebut.

“Seluruh anggota DPD dan DPR dari Papua dan Papua Barat menyatakan siap dan setuju atas pembentukan badan ini. Badan ini akan menginventarisir, menginvestigasi, kemudian menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di dua provinsi tersebut. Sudah saatnya penanganan persoalan di Papua dan Papua Barat didekati dengan cara berbeda, menyentuh dan menyelesaikan akar persoalan,” ujar Yorrys, di Ruang Wartawan, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (25/10).

Jumpa pers dihadiri anggota DPR Fraksi Partai Golkar dapil Papua Barat, Robert Joppy Kardinal; anggota DPR Fraksi Partai Nasdem dapil Papua Barat, Rico Sia, dan anggota DPR Fraksi Partai Golkar dapil Papua, Trifena Tinal. Selain itu hadir anggota DPR Fraksi Partai Gerindra dapil Papua, Robert Rouw; anggota DPR Fraksi Partai Nasdem dapil Papua, Ina Elisabeth Kobak dan anggota DPR Fraksi Partai Nasdem dapil Papua, Sulaiman Hamzah.

Yorrys menuturkan, Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD dari Papua dan Papua Barat terdiri dari 8 anggota DPD dan 13 anggota DPR. Artinya, seluruh wakil rakyat dari kedua provinsi tersebut memiliki kesamaan pandangan dan sikap untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi selama ini.

“Penyelesaian berbagai persoalan di Papua dan Papua Barat harus didekati dengan cara berbeda. Perdekatan hukum dan keamanan hanya meredakan, tak menyentuh dan menyelesaikan akar persoalan. Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD dari Papua dan Papua Barat akan bersilaturahmi dengan pimpinan MPR, DPR dan DPD, serta bertemu pemerintah, termasuk menteri luar negeri,” jelas Yorrys.

Ketua Kaukus Parlemen Papua-Papua Barat Periode 2014-2019, Robert J Kardinal, mengatakan bahwa kaukus ini merupakan badan komunikasi bagi seluruh Anggota DPR dan DPD untuk memperjuangkan kemajuan dua propinsi termuda belahan timur Indonesia ini.

Ada pun total Anggota Kaukus berjumlah 21 orang yang berasal dari 10 Anggota DPR asal Papua, 3 Anggota DPR Papua Barat dan 4 masing-masing senator DPD Papua dan Papua Barat.

Jadi semua anggotanya memang anggota DPR dan DPD Papua-Papua Barat. Nah di kaukus ini kita sama-sama berupaya memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat kita di Papua-Papua Barat,” kata pria yang sudah 4 periode terpilih dari DPR Dapil Papua Barat ini.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD dari Papua dan Papua Barat, Filep Wamafma, menambahkan, seluruh wakil rakyat yang berkumpul di badan itu melihat apa yang belum disentuh dan dikerjakan dalam membangun Papua. Sebab, persoalan Papua sangat panjang dan belum menemukan konsep penyelesaian yang tepat.

“Ini bentuk nyata para wakil rakyat dari Papua dan Papua Barat dalam memperjuangkan suara rakyat. Bila tidak mampu memperjuangkan dapilnya, apa gunanya menjadi wakil rakyat di Jakarta,” ujar Senator dari Papua Barat.

Share this:

Komentar

News Feed