Jakarta, b-Oneindonesia – Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan walaupun kedudukan dan wewenang MPR sudah banyak berubah, namun ruh yang disematkan oleh para pendiri bangsa tidak boleh hilang, yaitu ruh kedaulatan rakyat. MPR harus senantiasa menjembatani berbagai aspirasi masyarakat dan daerah, mengedepankan etika politik kebangsaan, dengan selalu berusaha menciptakan suasana harmonis antarkekuatan sosial politik dan antarkelompok kepentingan.
“Dalam setiap aktifitasnya, MPR harus selalu mengingatkan kepada seluruh komponen bangsa bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara memerlukan sikap dan tindakan saling menghormati, mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan, serta martabat diri sebagai warga bangsa,” kata Bambang Soesatyo, dalam pidato pada peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun Ke-76 MPR RI, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/8/20210.
Peringatan Hari Konstitusi dan HUT Ke-76 MPR RI ini dihadiri Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin secara virtual. Tampak hadir di Gedung Nusantara IV, para Wakil Ketua MPR, yaitu Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Syarifuddin Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Wakil Ketua MPR lainnya, yaitu Lestari Moerdijat, Zulkifli Hasan, dan Hidayat Nur Wahid mengikuti acara secara virtual. Hadir juga secara fisik Menko Polhukam Mahfud MD dan Menko PMK Muhadjir Effendy, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, Ketua MK Anwar Usman, Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata, Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel, Aziz Sjamsuddin, dan Sufmi Dasco. Juga dihadiri pimpinan fraksi di MPR RI, pimpinan Badan sosialisasi, Badan Pengkajian, dan Badan Penganggaran, serta Komisi Kajian Ketatanegaraan.
Bambang Soesatyo menjelaskan melalui perubahan UUD pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, MPR sebagai satu-satunya lembaga negara yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, justru mendegradasi kedudukan dan kewenangannya sendiri. Kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, diturunkan menjadi lembaga negara yang berkedudukan setara dengan lembaga negara lainnya.
“Alasan perubahan itu dimaksudkan untuk meneguhkan paham kedaulatan rakyat yang dianut negara Indonesia. Gagasan para pendiri bangsa yang menempatkan MPR sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat dianggap mereduksi paham kedaulatan rakyat menjadi paham kedaulatan negara. Sebuah paham yang hanya lazim dianut oleh negara yang menerapkan paham totalitarian dan/atau otoritarian,” jelas Bamsoet.
Selain itu, lanjut Bamsoet, wewenang penting yang dimiliki MPR pun ikut dipangkas, yaitu dalam menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara yang berfungsi sebagai pedoman atau arahan dalam penyelenggaraan negara. Alasannya, karena Presiden dan Wakil Presiden sudah dipilih langsung oleh rakyat yang memiliki visi, misi, dan program pembangunan yang ditawarkan langsung kepada rakyat. Jika calon Presiden dan Wakil Presiden itu menang maka visi, misi, dan program pembangunan itulah yang menjadi program pemerintah selama lima tahun.
“Walaupun kedudukan dan wewenang MPR sudah banyak berubah, namun ruh yang disematkan ke dalam lembaga MPR oleh para pendiri bangsa tidak boleh hilang, yaitu ruh kedaulatan rakyat,” tegasnya.
Menurut Bamsoet, para pendiri bangsa sudah mewariskan empat konsepsi kenegaraan untuk menjadi pedoman dalam mengarungi kehidupan kebangsaan, agar kita tangguh dan terus tumbuh meraih kemajuan berlandaskan karakter kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Empat konsepsi kenegaraan tersebut adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
“MPR yang mengemban visi sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat mendapat mandat untuk menginternalisasikan empat konsepsi kenegaraan tersebut, yang kemudian dikenal dengan sebutan Empat Pilar MPR RI,” ujar Bamsoet.
Bamsoet menambahkan, MPR akan terus melakukan vaksinasi ideologi Pancasila melalui internalisasi Empat Pilar MPR RI kepada seluruh lapisan masyarakat, untuk meningkatkan ketangguhan agar tidak mudah terinfeksi oleh nilai-nilai yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
Datangnya era globalisasi yang ditopang oleh lompatan teknologi informasi dan komunikasi, sambung Bamsoet, telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan umat manusia melalui produk dan gaya hidup yang dikemas dan ditampilkan secara sangat menarik.
“Tidak dapat dihindari, berbagai varian ideologi dan nilai-nilai asing akan terus berinteraksi dengan ideologi Pancasila. Untuk itu, Pancasila harus mampu menjadi rujukan berperilaku yang menarik. Daya tarik produk dan gaya hidup asing harus dapat diimbangi, bahkan dilampaui oleh Pancasila,” imbuhnya.
Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Merupakan Vaksinasi Ideologi Pancasila Kepada Masyarakat
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan MPR RI yang mengemban visi sebagai rumah kebangsaan, pengawal idelogi Pancasila dan kedaulatan rakyat mendapat mandat untuk menginternalisasikan empat konsepsi kenegaraan, yang kemudian dikenal dengan sebutan Empat Pilar MPR RI. Terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. MPR akan terus melakukan vaksinasi ideologi Pancasila melalui internalisasi Empat Pilar MPR RI kepada seluruh lapisan masyarakat, untuk meningkatkan ketangguhan agar tidak mudah terinfeksi oleh nilai-nilai yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
“Keberhasilan menjadi individu yang ber-Pancasila tidak sekadar diukur dari hapalnya masing-masing atas isi kelima sila Pancasila. Melainkan terwujud dalam perilaku keseharian. Ketika setiap individu bisa mengalokasikan waktu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, untuk selalu bersikap memanusiakan manusia lainnya dengan adil dan beradab, untuk selalu berusaha menyatukan saudara sebangsa-setanah air kita yang berbeda, untuk selalu mengedepankan sikap permusyawaratan dalam menyelesaikan perbedaan dan untuk terus menerus mengikhtiarkan tegaknya keadilan sosial, maka kita sedang mewujudkan Pancasila dalam kehidupan nyata kita,” ujar Bamsoet dalam peringatan Hari Konstitusi dan Hari Lahir MPR RI, di komplek Majelis, Jakarta, Rabu (18/8/21).
Mantan Ketua Komisi III DPR RI dan Ketua DPR RI ke-20 ini menyampaikan beberapa kisah kehidupan para pendiri bangsa yang kental dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga patut diteladani. Seluruh elemen bangsa bisa belajar kesahajaan dan kesederhanaan dari H. Agus Salim, seorang diplomat ulung yang tidak malu mengenakan jas lusuh dan bertambal, seorang menteri, dan pendiri bangsa yang sering kekurangan uang belanja. Dalam kehidupan kesehariannya, H. Agus Salim, adalah seorang kontraktor, karena tempat tinggalnya selalu berpindah dari satu kontrakan ke kontrakan lainnya.
“Salah satu kontrakannya adalah sebuah rumah mungil dengan satu ruangan besar, yang berada di gang sempit dan padat penduduk di bilangan Jatinegara. Begitu pintu dibuka akan ada koper-koper terkumpul di sudut rumah, dan kasur-kasur digulung di sudut lainnya. Di situlah H. Agus salim menerima tamu, makan, dan tidur bersama isteri dan anak-anaknya. Kontrakan yang paling dikenangnya adalah di gang listrik, yang justru harus hidup tanpa listrik gara-gara ia tidak mampu membayar tagihan listrik,” tutur Bamsoet.
Bamsoet menjelaskan, ketika salah satu anaknya meninggal dunia, H. Agus Salim tidak punya uang untuk membeli kain kafan. Jenazah anaknya dibungkus dengan taplak meja dan kelambu. Ia menolak pemberian kain kafan baru. “Orang yang masih hidup lebih berhak memakai kain baru” kata H. Agus Salim. “Untuk yang mati cukuplah kain itu”. Itulah H. Agus Salim yang mewakafkan dirinya untuk mengabdi kepada Sang Pencipta, bahwa memimpin itu adalah ibadah.
“Jika ingin meneladani persahabatan, Bung Karno dan Bung Hatta dapat dijadikan contoh. Meski sudah tidak bisa bersama lagi, keduanya tetap hangat dan akrab. Padahal mereka berbeda pandangan yang tidak ada titik temunya tentang demokrasi. Pak Kasimo dan Pak Natsir pun demikian, keduanya bisa berboncengan naik sepeda setelah debat sengit di parlemen,” ujar Bamsoet.
RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
RABU 18 AGUSTUS 2021
1. Pemerintah terus mematangkan rencana evakuasi bagi sekitar 15 warga negara Indonesia (WNI) yang masih berada di Afghanistan. Kondisi negara tersebut dalam ketidakpastian setelah kelompok Taliban menguasai pemerintahan pada Minggu (15/8), respon Ketua MPR RI:
A. Meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI) bersama Kedutaan Besar RI di Afghanistan untuk segera menyiapkan upaya evakuasi WNI yang berada di Afghanistan sebagai upaya mengantisipasi perkembangan politik yang dramatis atau situasi yang semakin tidak kondusif, disamping tetap terus melakukan pemantauan mengenai situasi keamanan di Afghanistan.
B. Meminta pemerintah dalam hal ini Kemenlu RI segera menginstruksikan ke KBRI untuk mendata warga negara Indonesia yang berada disana, disamping terus memantau kondisi dan perkembangan politik dan keamanan di Afghanistan guna memastikan keselamatan WNI dan staf KBRI di negara tersebut.
C. Meminta komitmen pemerintah RI untuk dapat memastikan bahwa keselamatan WNI termasuk staf Kedutaan Besar RI (KBRI) di Kabul menjadi prioritas bagi pemerintah.
D. Berharap penyelesaian gejolak politik di Afghanistan dapat segera terjadi agar dapat menciptakan perdamaian, sebagaimana yang sangat diharapkan oleh masyarakat Afghanistan dan dunia internasional.
2. Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri kembali menangkap terduga teroris. Sebanyak empat orang terduga teroris ditangkap, yakni seorang di Banten dan tiga orang di Jawa Barat, respon Ketua MPR RI:
A. Meminta Polri khususnya Tim Densus 88 Antiteror meningkatkan kewaspadaan dan terus menelusuri jaringan atau kelompok teroris tersebut dengan memanfaatkan terduga teroris yang telah berhasil ditangkap, selanjutnya Polri khususnya Tim Densus 88 dapat mendalami kasus terorisme.
B. Meminta Polri khususnya Satuan Densus-88 anti teror bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk terus berupaya keras mengungkap jaringan terorisme yang diikuti para terduga teroris, disamping mendalami pihak-pihak yang menjadi pemasok bahan perakit bom maupun aliran dana dari pihak yang menjadi sponsor dana terorisme.
C. Meminta Kepolisian meningkatkan kerjasama dengan BNPT dan Badan Intelijen Negara (BIN) agar informasi yang didapat akurat, agar pemerintah dapat secara maksimal melakukan upaya preventif dalam mencegah aksi terorisme maupun radikalisme dengan mengedepankan aspek pencegahan dini.
D. MPR turut berkomitmen bersama pemerintah dalam memerangi segala aksi terorisme maupun radikalisme, serta mengajak semua pihak agar ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam menjaga kesatuan dan persatuan NKRI.
3. Diperpanjangnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat/PPKM dari 17-23 Agustus 2021, respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan PPKM pada 3 Juli 2021 hingga 16 Agustus 2021 sebagai acuan dasar untuk perbaikan implementasi perpanjangan PPKM, sehingga ke depannya PPKM diharapkan dapat berjalan lebih baik dalam menekan angka penyebaran covid-19.
B. Meminta pemerintah tidak lengah meskipun kebijakan PPKM diperlonggar/direlaksasi, khususnya dalam mengantisipasi masuknya virus dari negara lain. MPR berpendapat pemerintah harus melakukan upaya preventif dan meningkatkan kehati-hatian dengan membatasi masuknya orang dari luar negeri ke wilayah Indonesia.
C. Meminta pemerintah memperbaiki sistem penghitungan testing, tracing, kasus positif, hingga angka kematian akibat covid-19, agar data yang didapat benar akurat dan relevan dengan kondisi saat ini. MPR berpendapat agar angka testing yang ditujukan untuk tracing agar dibedakan dengan angka testing yang ditujukan untuk memenuhi sejumlah persyaratan, seperti syarat perjalanan dan lain-lain.
D. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan/Kemenkes bersama ahli farmasi untuk terus meneliti dan mengembangkan obat covid-19, baik yang merupakan produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri, sehingga lebih banyak pasien covid-19 yang dapat tertolong.
E. Meminta pemerintah menggencarkan dan meningkatkan jumlah vaksin, baik melalui metode pembukaan vaksin di tempat-tempat publik ataupun door to door, maupun yang mobil, serta mengupayakan ketersediaan stok vaksin, baik stok yang merupakan produksi dari dalam negeri maupun luar negeri, sehingga herd immunity dapat segera terbentuk.
F. Meminta pemerintah mengajak masyarakat untuk patuh terhadap aturan PPKM yang berlaku di wilayah masing-masing, sebab kunci utama keberhasilan penerapan PPKM adalah kedisiplinan seluruh masyarakat mengimplementasikan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari dan memperkuat imun tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi dan rajin berolahraga.
4. Angka kematian covid-19 pada usia di atas 60 tahun atau lanjut usia/lansia di Indonesia mencapai 12 persen atau empat kali lebih tinggi dibandingkan angka kematian nasional sebesar 2,82 persen, respon Ketua MPR RI:
A. Meminta Kementerian Kesehatan/Kemenkes mempelajari dan mengevaluasi tingginya angka kematian pada lansia tersebut, agar dapat diketahui penyebab utama tingginya angka kematian pada lansia tersebut, mengingat lansia termasuk salah satu kelompok yang rentan terhadap penyebaran covid-19.
B. Meminta kemenkes memberikan upaya penanganan dan perlindungan ekstra kepada kaum lanjut usia, dikarenakan kaum lansia memiliki risiko yang cukup besar apabila terpapar covid-19.
C. Meminta Kemenkes melakukan upaya jemput bola terhadap para lanjut usia, khususnya dalam hal pemberian perlindungan kesehatan, seperti perlu ada tenaga kesehatan/nakes yang bertugas untuk memeriksa kondisi kesehatan lansia agar para lansia selalu terpantau kondisi kesehatannya, dan melalui keluarga atau kerabat terdekat, dapat memahami kondisi kesehatan para lansia sehingga dapat dilakukan langkah antisipatif yang tepat agar lansia terhindar dari paparan virus corona.
D. Meminta kemenkes menggencarkan vaksinasi Covi-19 dengan upaya door to door bagi lansia, serta menyosialisasikan vaksin covid-19 yang diberikan kepada lansia aman dan bermanfaat untuk memberikan perlindungan ekstra bagi lansia agar memperkuat imun tubuh dan terhindar dari dampak negatif virus corona.
Komentar