oleh

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah Optimistis IKN Baru Jadi Ikon Persatuan Nasional

Penajam Paser Utara, b-OneindonesiaWakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah bersama Ketua MPR RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, serta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meninjau progres pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Konstruksi bendungan mulai dibangun sejak Juli 2020, progres fisiknya kini telah mencapai lebih dari 30 persen. Ditargetkan selesai pada Desember 2023.

“Bendungan ini bisa memenuhi kebutuhan air bersih di Kalimantan Timur sekaligus juga Ibu Kota Nusantara (IKN) karena mampu menyiapkan air baku mencapai 2.500 liter/detik serta mereduksi banjir sekitar 53 persen. Spesifikasi teknis bendungan memiliki total kapasitas daya tampung mencapai 10,06 juta m3, luas genangan 280 Ha, tipe bendungan urugan tanah homogen, tinggi bendungan 25 meter dari pondasi, panjang bendungan 450 meter, dengan lebar mercu 60 meter,” ujar Ahmad Basarah usai meninjau progres pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (27/1/21).

MPR RI yang hadir antara lain Bamsoet, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Hadir pula Wakil Gubernur Kaltim Gadi Mulyadi, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Teguh Pujo Rumekso, Kapolda Kaltim Irjen Imam Sugianto, dan Plt Bupati Penajam Paser Utara Hamdam.

Mantan Ketua Alumni GMNI ini menjelaskan, selain Bendungan Sepaku Semoi, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR juga telah menyiapkan sumber air bersih dari Bendungan Batu Lepek yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain juga membangun intake dari Sungai Sepaku dengan kapasitas 3.000 liter per detik.

“Melengkapi berbagai infrastruktur yang selama ini menjadi sumber pengambilan air bersih di Kalimantan Timur. Antara lain berasal dari Bendungan Manggar di Balikpapan dengan kapasitas tampung 14,2 juta m3, Bendungan Teritip di Balikpapan (2,43 juta m3), Embung Aji Raden di Balikpapan (0,49 juta m3), Bendungan Samboja di Kutai Kartanegara (5,09 juta m3), Intake Kalhol Sungai Mahakam (0,02 juta m3), dan Bendungan Lempake di Samarinda (0,67 juta m3),” jelas Basarah.

Basarah menerangkan, secara keseluruhan akan ada 14 bendungan yang disiapkan untuk penyediaan air bersih di IKN dan Kalimantan Timur pada umumnya. Ketika seluruhnya selesai, akan tersedia sumber air bersih berlimpah yang mampu menopang kebutuhan lebih dari 24 juta penduduk Kalimatan Timur. Dengan proyeksi jumlah penduduk IKN mencapai 4,5 hingga 6 juta
jiwa.

“Selain bendungan, akses tol dari Balikpapan-Samarinda yang tersambung ke IKN juga akan dibangun oleh Kementerian PUPR. Salah satunya dengan menggunakan teknologi tol bawah laut untuk menyeberangi Teluk Balikpapan menuju IKN. Sehingga tidak merusak hutan dan ekosistem lingkungan disekitarnya. Keberadaan jalan tol akan memangkas waktu tempuh Bandara Balikpapan – IKN yang semula 1,5 jam, hanya menjadi sekitar 30 menit,” ujarnya.

Basarah Optimistis IKN Baru Jadi Ikon Persatuan Nasional

Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah berharap Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi ikon persatuan nasional yang strategis, baik dari aspek pertahanan dan keamanan, aspek politik, juga aspek ekonomi. Secara geografis, Kaltim adalah ‘center of gravity’ bagi Indonesia melalui perhitungan silang garis hubung Sabang-Merauke dan garis hubung Pulau Miangas-Pulau Rote.

“Posisi ibu kota negara yang sangat sentral ini memungkinkan semua media komunikasi mulai dari frekuensi rendah sampai tertinggi dapat mengendalikan Alutsista di darat, laut dan udara dengan mudah. Itu sangat strategis dari aspek pertahanan dan nantinya harus strategis juga dari aspek ekonomi dan politik,” ujar Basarah, Kamis (27/1/2022).

Dalam kunjungannya bersama Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan lima wakil ketua MPR RI lainnya, Basarah menjelaskan pulau Kalimantan sudah dilirik menjadi lokasi ibu kota Republik Indonesia sejak era Presiden Soekarno. Bung Karno sempat menggagas pemindahan ibu kota negara ke Palangkaraya saat meresmikan kota tersebut sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Tengah pada 1957.

“Bahkan Presiden Soekarno sempat dua kali mengunjungi langsung potensi kota Palangkaraya untuk menjadi ibu kota negara. Bung Karno menilai posisi Palangkaraya unik karena berada tepat di tengah-tengah Indonesia. Namun, rencana itu gagal karena kesulitan penyediaan barang bangunan di samping banyak desakan beberapa duta besar yang menginginkan Jakarta tetap menjadi ibu kota negara,” ungkapnya.

Usai mengunjungi lokasi IKN, Basarah semakin optimis IKN akan menjadi ‘center of gravity’ Indonesia berdasarkan lima pertimbangan. Pertama, risiko bencana alam di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Karta Negara yang menjadi IKN itu sangat minim.

Kedua, lokasinya di tengah-tengah wilayah Indonesia. Ketiga, lokasi kedua kabupaten berdampingan dengan dua kota yang berkembang, Balikpapan dan Samarinda. Keempat, Kaltim memiliki infrastruktur yang cukup lengkap.

Terakhir, lahan yang dikuasai pemerintah 180 ribu hektare, atau hampir tiga kali lipat lahan yang dikuasai pemerintah di DKI Jakarta.

“Kendati demikian, satu hal perlu saya ingatkan agar semua pihak memperhatikan ‘local wisdom’ saat melaksanakan gagasan besar ini. Jangan sampai rencana pemindahan IKN itu hanya akan menimbulkan gejolak sosial, baik akibat kecemburuan sosial-ekonomi atau perampasan hak-hak kepemilikan tanah masyarakat setempat,” terang Basarah.

Basarah juga mengajak semua elemen bangsa mendukung gagasan pemindahan IKN demi kebaikan rakyat Indonesia. Sebab, gagasan memindahkan ibukota dari Jakarta bukan hal yang baru. Presiden Soeharto pernah berniat memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Jonggol, Jawa Barat.

Pemerintah Hindia Belanda juga pernah berencana memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Bandung pada 1906. Bandung dijadikan pusat komando militer pemerintah Hindia Belanda, Departemen Peperangan (Departement van Oorlog), memindahkan berbagai instalasi dan personil sejak 1816 sampai tahun 1920.

“Belanda sejak awal melihat Jakarta tidak tepat menjadi ibu kota karena secara geografis kota ini berada di daerah pantai yang rendah dan akrab dengan berbagai penyakit menular seperti malaria dan diare,” pungkas Basarah.

Share this:

Komentar

News Feed