JAKARTA, B-ONEINDONESIA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, yang juga penerima Brevet Hiu Kencana sebagai warga kehormatan TNI Angkatan Laut, turut berduka cita atas gugurnya 53 personil KRI Nanggala 402. Dirinya juga mendukung rencana Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memberikan kenaikan pangkat secara berjenjang terhadap seluruh personil KRI Nanggala 402 yang gugur dalam tugas negara.
“Insya Allah berbagai pengabdian yang telah mereka berikan untuk negara, dicatat sebagai tambahan amal ibadah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga tetap tabah dan mengikhlaskan kepergian mereka. Para keluarga yang ditinggalkan pun harus bangga karena mereka adalah patriot kebanggaan bangsa, mengabdikan dirinya sebagai prajurit yang menjaga kedaulatan negara,” ujar Bamsoet di Jakarta, Senin (26/4/21).
Bamsoet mengajak kaum Muslimin melaksanakan shalat ghaib berjemaah ataupun sendiri-sendiri, sekaligus mendoakan 53 awak kapal selam KRI Nanggala 402. Begitupun dengan pemeluk agama lainnya, bisa memanjatkan doa sesuai ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing.
“Negara juga harus hadir dan tidak boleh melupakan pengabdian para prajurit KRI Nanggala 402. Salah satu bentuknya bisa dilakukan dengan memberikan perhatian khusus kepada keluarga yang ditinggalkan. Karenanya selain kenaikan pangkat, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama Kementerian Sosial serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga bisa memberikan beasiswa pendidikan kepada para putri-putri personil KRI Nanggala 402. Sehingga masa depan putra dan putri para prajurit KRI Nanggala 402 bisa tetap terjamin,” jelas Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga mendorong agar proses evakuasi jenazah seluruh prajurit beserta pecahan kapal KRI Nanggala 402 yang tenggelam di kedalaman 838 meter di bawah laut, di perairan utara Pulau Bali, bisa terus dilakukan. Terlebih saat ini Indonesia sudah mendapatkan bantuan dari organisasi operasi pencarian dan penyelamatan kapal selam internasional, yakni International Submarine Escape and Rescue Liaison Office (Ismerlo).
“Lebih dari itu, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan bersama TNI harus melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap sistem perawatan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Tidak boleh kita beli barang bekas lagi. Jika perlu, dilakukan audit terhadap sistem perawatan, perbaikan, dan pemeriksaan (maintenance, repair and overhaul/MRO). Agar kedepannya tidak ada lagi nyawa prajurit yang gugur dalam latihan,” ujar Bamsoet.
Bamsoet Minta TNI Polri Turunkan Kekuatan Penuh Tumpas KKB
Bambang Soesatyo meminta aparat TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) turunkan kekuatan penuh yang dimiliki untuk melakukan tindakan tegas terukur terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Tidak boleh ada lagi toleransi terhadap KKB untuk melakukan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat serta mengakibatkan korban jiwa.
“Saya turut berduka cita atas meninggalnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI Putu I Gusti Putu Danny Nugraha akibat ditembak oleh KKB di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Beliau gugur dalam kontak senjata dengan KKB akibat terkena tembakan dibagian kepala. Saya meminta pemerintah dan aparat keamanan tidak ragu dan segera turunkan kekuatan penuh menumpas KKB di Papua yang kembali merenggut nyawa. Tumpas habis dulu. Urusan HAM kita bicarakan kemudian. Kalau perlu turunkan kekuatan 4 Matra terbaik yang kita miliki selain Brimob Polri. Gultor Kopassus, Raiders, Bravo dan Denjaka. Kasih waktu satu bulan untuk menumpas mereka,” tegas Bamsoet di Jakarta, Senin (26/4/21).
Ketua DPR RI ke-20 yang juga Warga Kehormatan BIN ini menuturkan, tindakan KKB di Kabupaten Puncak Papua dalam beberapa waktu belakangan ini sudah sangat meresahkan. Pada tanggal 8 April 2021 lalu, KKB di Kabupaten Puncak telah menembak mati seorang guru bernama Oktavianus Rayo. KKB juga membakar tiga sekolah di Kabupaten Puncak.
Tidak hanya itu, dI tanggal 9 April 2021, seorang guru SMP bernama Yonathan Randen kembali ditembak mati KKB di Kabupaten Puncak. Disusul tewasnya seorang pengemudi ojek bernama Udin akibat ditembak di area Pasar Ilaga Kabupaten Puncak oleh KKB pada tanggal 14 April 2021. Tanggal 15 April KKB menembak mati seorang pelajar SMA di Kabupaten Puncak bernama Ali Mom.
“Aparat TNI, Polri serta intelijen harus terus melakukan pengejaran dan menindak tegas terhadap KKB tersebut tanpa ragu dengan kekuatan penuh yang kita miliki. Kita tidak boleh membiarkan kelompok separatis terus melakukan tindakan yang mengakibatkan korban jiwa,” tandas Bamsoet.
Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini juga meminta TNI, Polri serta BIN untuk memperkuat dan meningkatkan pengamanan di wilayah konflik di Papua. Selain, mengkaji secara tepat langkah efektif dalam menumpas KKB di Papua.
“Korban yang terus berjatuhan akibat konflik yang tidak berkesudahan ini harus segera diselesaikan. Salah satunya dengan langkah tegas TNI, Polri dan BIN untuk meningkatkan keamanan dan kewaspadaan di wilayah konflik. Polri dan TNI bisa menggencarkan patroli gabungan di seputaran wilayah Papua, khususnya di objek vital maupun lingkungan penduduk untuk memberikan rasa aman sekaligus mempersempit ruang gerak KKB,” ujarnya.
RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
SENIN 26 APRIL 2021
1. Angka keterisian rumah sakit/RS yang menangani pasien Covid-19 berkurang, namun beban kerja perawat di ruang ICU RS yang menangani covid-19 masih banyak atau tinggi, artinya ada kemungkinan penurunan covid-19 hanya sedikit atau banyak kasus yang berat, respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah dan pihak rumah sakit rujukan perawatan covid-19 tidak menjadikan penurunan kasus di Indonesia sebagai sebuah euforia, melainkan tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya gelombang kedua infeksi virus corona, mengingat beban kerja ICU di RS yang menangani covid-19 ternyata masih cukup tinggi.
B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan/Kemenkes, memastikan rumah sakit tetap mengalokasikan cadangan atau tambahan tempat tidur untuk mengantisipasi adanya lonjakan kasus covid-19, khususnya setelah periode Lebaran usai, mengingat adanya potensi mudik tetap dilakukan meskipun adanya larangan dari pemerintah, sehingga penting untuk melakukan langkah preventif dan tetap siap siaga menghadapi peningkatan kasus covid-19.
C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, memastikan rumah sakit rujukan covid-19 mendata seluruh nakes, baik dokter maupun perawat yang bertugas menangani pasien covid-19, agar insentif dapat diberikan tepat sasaran dan dapat diketahui kecukupan kuota nakes yang menangani pasien covid-19, sehingga pasien covid-19 tetap dapat tertangani secara baik dan profesional di tengah beban kerja ICU RS yang masih tinggi.
D. Meminta pemerintah memastikan angka positivity rate covid-19 harian untuk pemeriksaan tes PCR tetap konsisten di atas 20 persen, dan juga tetap mengoptimalkan upaya tracing dan treatment, serta meningkatkan kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan, agar angka covid-19 dapat terus menurun hingga mata rantai penyebaran covid-19 benar-benar putus.
2. Kelompok kriminal bersenjata/KKB di Distrik Beoga, Papua, menembak Kepala Badan Intelijen Nasional/BIN Daerah Papua (25/04/21), respon Ketua MPR RI:
A. Menyampaikan rasa dukacita yang mendalam serta mengutuk keras aksi kekerasan yang dilalukan oleh KKB yang mengakibatkan korban tewas yaitu Kepala BIN Papua.
B. Meminta Pemerintah Daerah/Pemda bersama TNI-Polri agar memberikan penjelasan dan keterbukaan informasi mengenai kronologis dari penembakan tersebut.
C. Meminta pemerintah pusat bersama TNI-Polri agar segera mengambil tindakan tegas untuk mengatasi aksi kekerasan dan baku tembak yang sering terjadi antara aparat TNI-Polri dengan KKB di Papua, mengingat aksi serangan oleh KKB sering kali menyebabkan korban jiwa.
D. Meminta pemerintah melakukan pemetaan lokasi dan mengidentifikasi strategi yang dilakukan KKB, agar TNI dan Polri dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dapat mengcounter aksi kekerasan yang dilakukan KKB, serta melakukan pendekatan secara intensif kepada masyarakat Papua, agar masyarakat Papua tidak terpengaruh dengan ideologi dari KKB, dan masyarakat Papua dapat merasakan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan. MPR meminta pemerintah atau negara hadir dan menjadi solusi atas permasalahan yang dialami oleh masyarakat Papua saat ini, khususnya dengan keberadaan KKB yang dapat mengancam keamanan hidup masyarakat Papua.
E. Meminta pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme/BNPT segera mengambil sikap tegas dan mempertimbangkan untuk mengubah status KKB di Papua menjadi kelompok teroris, mengingat KKB telah mengancam keamanan masyarakat dan menciptakan rasa takut bagi warga sipil dikarenakan tindakan teror yang dilakukan oleh KKB, seperti tindakan berupa ancaman kekerasan dan penggunaan senjata api yang menimbulkan efek ketakutan yang luas di tengah masyarakat. KKB harus ditindak berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
F. Meminta pemerintah dan aparat berkomitmen menjamin keamanan dan kenyamanan hidup warga Papua yang bebas dari ancaman dan aksi terorisme. Pemerintah harus dapat memutus rantai pemasokan senjata kepada KKB dan memutus aspek ekonomi, sosial, dan lainnya, serta melakukan penekanan terhadap ruang gerak dari KKB agar KKB tidak lagi mengancam kehidupan masyarakat di Papua dan tidak ada lagi korban jiwa.
3. Varian baru hasil mutasi Covid-19 sudah tersebar diseluruh provinsi di Indonesia, dua diantaranya varian mutasi B117 dan E484K. Temuan ini berdasarkan whole genome sequencing yang dilakukan pemerintah dalam memetakan sebaran varian baru, respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama pakar dan peneliti untuk terus melakukan penelitian dalam menemukan cara mengatasi perkembangan varian baru Covid-19 yang terus bermutasi, salah satunya dengan memperbanyak varian vaksin yang memiliki efektivitas tinggi terhadap varian baru Covid-19. Mengingat, virus SARS-CoV-2 masih terus bermutasi memunculkan berbagai varian baru.
B. Meminta pemerintah untuk terus melakukan penguatan sekaligus percepatan program vaksinasi kepada seluruh masyarakat, terutama vaksinasi untuk kelompok rentan sehingga dapat segera mencapai kekebalan kelompok (herd immunity).
C. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM bersama pihak imigrasi untuk melakukan pengetatan berlapis bagi warga negara asing (WNA) di setiap pintu masuk ke Indonesia, dengan menetapkan larangan berkunjung bagi WNA ke Indonesia, khususnya yang melalui jalur udara, disamping mempertimbangkan penutupan sementara jalur masuk ke Indonesia guna mencegah bertambahnya varian baru Covid-19 dari negara lain.
D. Meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan 3T (testing, tracing, dan treatment) khususnya di wilayah yang paling banyak ditemukan varian baru Covid-19, sebagai langkah pemerintah dalam mencegah sekaligus memutus rantai penyebaran.
E. Meminta pemerintah bersama para pakar/peneliti untuk terus melakukan riset mendalam terhadap perkembangan mutasi virus SARS-CoV-2, sehingga dapat diketahui efikasi sekaligus efektivitas vaksin dalam menanggulangi varian baru tersebut.
Komentar