Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo.
Jakarta, B-Oneindonesia – Semakin gemuk atau banyaknya jajaran koalisi dari Presiden-Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dinilai bisa menjadi pisau bermata dua yang memberikan dampak positif atau justru negatif.
“Sistem ini di satu sisi menciptakan stabilitas pemerintahan,” kata analis sosial politik, Karyono Wibowo, Sabtu (27/4/2024).
Karyono mengatakan, sistem merangkul partai-partai di luar koalisi yang menjadi lawan politik dalam kompetisi pilpres dilakukan untuk mengatasi problematika presidensialisme di tengah sistem multipartai.
Sebab, menurut Karyono, problematika sistem presidensial pada umumnya terjadi ketika dikombinasikan dengan sistem multipartai.
“Persoalan kerap muncul ketika terjadi fragmentasi dan polarisasi yang tinggi sehingga berdampak pada sikap politik di parlemen yang dapat mengganggu relasi lembaga eksekutif dengan legislatif,” katanya.
Di sisi lain, koalisi pemerintahan yang dibentuk dari hasil kompromi ini bisa mengakibatkan prinsip check and balance tidak berjalan maksimal. Hal ini pun juga bisa berdampak membuat pemerintahan berjalan tidak efektif dan efisien.
“Koalisi gemuk tak jarang menyebabkan pemerintahan tidak efektif dan tidak efisien. Apalagi, jika prinsip dasar pembentukan kabinet pemerintahan sekadar dimaknai bagi-bagi kekuasaan, maka orientasi pembangunan nasional bisa bergeser menjadi sekadar pemenuhan kepentingan kelompok,” ucapnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) ini berpandangan, partai oposisi masih sangat diperlukan untuk mengontrol jalannya pemerintahan.
“Agar ada check and balance yang diharapkan meminimalisasi terjadinya penyimpangan kekuasaan (abuse of power),” ujarnya.
Komentar