Calon Gubernur DKI Jakarta Komjen Dharma Pongrekun (DP)
By Tony Hasyim, wartawan senior Forum Keadilan
Jakarta, B-Oneindonesia – Ternyata ini rahasia yang membuat cagub DKI1 Komjen Dharma Pongrekun (DP) putuskan bersedia mencalonkan diri.
Ada hal menarik saat pencalonan DP sebagai cagub DKI, karena selama ini DP dikenal sebagai orang yang tidak gila kekuasaan atau jabatan.
Jadi banyak yang penasaran termasuk saya, sesungguhnya apa alasan yang membuatnya tiba2 mengiyakan desakan rakyat DKI untuk mencalonkan diri.
Jawaban itu langsung terjawab, saat menyimak pidato DP.
Ternyata DP sama seperti kita semua. DP sayang orang tua dan keluarganya. Sama seperti kita, DP juga selalu berusaha melindungi mereka.
Bedanya, latar belakang DP sebagai polisi yang pernah menjabat sebagai wakil BSSN (BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA) membuatnya lebih paham bahaya di masa depan yang terkait masalah keamanan negara. Salah satunya adalah WHO PANDEMI TREATY.
Apa itu WHO PANDEMI TREATY.
WHO PANDEMI TREATY adalah kesepakatan yang dibuat ketika ada pandemi atau epidemi, maka WHO memiliki kekuasaan penuh untuk menjalankan programnya termasuk mandatori vaksin. Apabila itu sampai terjadi, kita sudah tidak bisa menolak.
WHO PANDEMI TREATY adalah isu yang paling bikin cemas rakyat akhir-akhir ini, karena banyak kalangan sudah tahu, tapi belum ada tindakan, padahal WHO PANDEMI TREATY ini adalah strategi terselubung asing yang bisa berpotensi membuat hilangnya kedaulatan negeri kita.
Padahal bila tidak ditolak, seperti yang sudah dilakukan banyak negara, WHO PANDEMI TREATY akan berlaku Mei 2024
Itu sebabnya WHO PANDEMI TREATY bagi DP adalah sesuatu ancaman paling besar bukan hanya bagi jiwa keluarganya, tapi terutama bagi kedaulatan negeri dan keselamatan jiwa rakyat. Itu yang membuatnya bulat memutuskan mencalonkan diri.
Apakah semua negara di dunia ini mendukung WHO PANDEMI TREATY?
Ternyata tidak. Saat ini bahkan sudah ada banyak negara seperti Rusia yang menolak dan menyatakan keluar dari WHO PANDEMI TREATY dan saat ini ditambah lagi ada beberapa negara lain yang juga akan menyusul menolak WHO PANDEMI TREATY, diantaranya Selandia Baru.
Jadi solusinya yang diharapkan rakyat sebenarnya sederhana. Pemerintah tolak WHO PANDEMI TREATY.
Ibarat proses nikah, WHO PANDEMI TREATY yang akan diputuskan bulan Mei 2024, sebenarnya masih bisa ditolak, karena ibaratnya masih statusnya lamaran, belum resmi kawin.
Tidak usah kawin saja saat Mei nanti.
Buat apa kawin kalau berpotensi kehilangan kedaulatan negara kita dan mengancam keselamatan jiwa keluarga kita.
Berikut cuplikan pidato deklarasinya DP: Tolak WHO PANDEMI TREATY. Selamatkan jiwa keluarga kita. JAKARTA UNTUK VIVA REPUBLIK INDONESIA.
“Saya tak bisa berjuang sendirian. Keluarga kita butuh kita bersama untuk melindungi mereka. Jadi butuh melakukan bersama-sama. Waktu berjuang telah tiba. DKI Jakarta adalah benteng pertahanan negeri kita.
Bila DKI Jakarta mampu bertahan, seluruh negeri akan ikut bertahan.
Mari bersama-sama melindungi DKI Jakarta. Demi selamatkan jiwa keluarga kita.
Mari lakukan bersama-sama. Jangan sampai terlambat.
Sesal kemudian tak berguna.
Merdeka atau mati”.
Komentar